 |
| Aksi Mahasiswa yang tergabung dalam LSDA di depan gedung Dinas DPKPP kabupaten Pandeglang |
SBNews.co.id Pandeglang-Pelaksanaan Proyek pemerintah baik yang dilaksanakan secara lelang maupun sifatnya penunjukan langsung merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Dinas Instansi, namun sangat disayangkan dalam hal ini disinyalir adanya praktek pungli yang dilakukan oleh segelintir oknum pada setiap Dinas Instansi.
Hal tersebut dinilai kebiasaan turun temurun, tapi sepertinya bukan merupakan satu kesalahan bahkan dianggap legal baik oleh dinas instansi maupun para pengusaha terutama untuk paket penunjukan langsung.
Sejumlah mahasiswa Pandeglang Rabu 22/11/2017 melakukan orasinya didepan Kantor Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan kabupaten Pandeglang.
Para demonstran menuntut agar pihak hukum segera menindak atas dugaaan pungli yang terjadi pada Dinas ini.
Kepada SBNews.co.id Eka Ferdinan sebagai penanggung jawab aksi mengatakan, adanya pembuatan kontrak kerja yang dilakukan ini jelas tidak ada payung hukum yang menguatkan atas biaya kontrak ini, katanya.
“ Terutama untuk kontrak kerja atas pekerjaan proyek yang sifatnya penunjukan langsung ( PL) dengan nilai dibawah 200 juta, lantas apa payung hukumnya dengan angka yang fantastis jika ditotalkan semuanya yang rata rata satu paketnya senilai 1.5 juta hingga 3 juta ini ?, “ tegasnya.
Maka hari ini kami menuntut agar aparatur hukum yang ada di daerah Pandeglang ini jangan tutup mata atas kejadian ini, baik dari kepolisian maupun kejasaan.
Masih dikatakannya, Komisi Pemberatasan Korupsi jangan hanya datang ke Pandeglang untuk mampir dan makan di Pendopo melainkan lakukanlah tugas sebagaimana mestinya sesuai dengan amanat yang diembannya dalam menuntaskan praktek praktek korupsi di tanah air ini,
Selain itu juga Tim Saber Pungli yang ada disini jangan hanya bisa mengkat OTT kalangan kelas teri saja dengan pelaku pungli sertifikat masal, tingkat Desa pungkasnya.
