Klarifikasi Kemensos dan BPS Terkait Sistem Desil dalam Penentuan Bansos 2026

Polemik mengenai klasifikasi kesejahteraan masyarakat dalam sistem bantuan sosial memicu klarifikasi resmi dari pemerintah. Munculnya berbagai informasi di media sosial mengenai “Tabel Sistem Desil Terbaru 2026” yang mencantumkan nominal pengeluaran spesifik untuk setiap tingkatan desil telah diklarifikasi oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai informasi yang tidak resmi.

Pemerintah menegaskan bahwa sistem desil yang digunakan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bertujuan untuk memetakan posisi relatif tingkat kesejahteraan sebuah keluarga dibandingkan dengan keluarga lainnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/2026, meskipun terdapat 10 tingkatan desil, pembagian tersebut tidak menggunakan batasan nominal tertentu sebagai titik potong (cut-off point).

Apa yang terjadi

Kekeliruan informasi bermula dari beredarnya infografis di media sosial yang mengaitkan angka desil dengan nominal pengeluaran bulanan tertentu. Hal ini memicu kebingungan di masyarakat, terutama bagi mereka yang merasa kondisi ekonominya pas-pasan namun terdata masuk ke dalam kelompok desil tinggi (desil 9 atau 10).

Kementerian Sosial melalui akun resmi Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial menegaskan bahwa tabel yang mencantumkan angka pengeluaran spesifik untuk setiap desil bukan merupakan produk resmi pemerintah. Faktanya, sistem desil dirancang untuk mengelompokkan keluarga ke dalam 10 bagian atau “kotak” yang sama banyak berdasarkan peringkat kondisi sosial ekonomi mereka.

Konteks dan Detail Spesifik

Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa penentuan posisi sebuah keluarga dalam desil tidak hanya didasarkan pada satu indikator, seperti pendapatan semata. BPS menggunakan puluhan variabel untuk menentukan peringkat tersebut, yang meliputi:

• Kondisi perumahan
• Kepemilikan aset atau barang
• Demografi dan tingkat pendidikan
• Ketenagakerjaan dan kepemilikan usaha
• Status kesehatan

Karena menggunakan banyak variabel, terdapat kemungkinan adanya perbedaan kondisi ekonomi yang tajam di dalam satu desil yang sama. Sebagai contoh, pada desil 10, terdapat keberagaman mulai dari kelas menengah hingga kelompok dengan kekayaan sangat besar. Hal ini terjadi karena sistem desil bekerja berdasarkan pemeringkatan (ranking) kolektif, bukan pada ambang batas pendapatan individu atau keluarga.

Apa yang perlu diperhatikan

Masyarakat perlu memahami bahwa status penerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sangat bergantung pada posisi desil dalam data terbaru. Kelompok masyarakat yang masuk ke dalam Desil 1 hingga Desil 4 dikategorikan sebagai kelompok yang sangat miskin, miskin, hingga hampir miskin, sehingga menjadi prioritas utama penerima bantuan reguler.

Sebaliknya, mereka yang berada pada Desil 5 hingga Desil 10 secara otomatis tidak tergolong sebagai sasaran penerima bansos reguler. Mengingat data ini diperbarui secara berkala berdasarkan kondisi terkini, masyarakat disarankan untuk melakukan pengecekan mandiri melalui situs resmi atau aplikasi terkait guna memastikan status kepesertaan mereka pada periode penyaluran bantuan terbaru.