siber.news, Cilegon — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi wujud kepedulian terhadap gizi siswa justru memicu tanda tanya besar di SMPN 3 Cilegon. Alih-alih terbuka, pihak sekolah diduga sengaja menutup-nutupi pelaksanaan program tersebut dan bahkan menghalangi kerja jurnalis yang hendak meliput.
Saat tim media mendatangi sekolah untuk mengonfirmasi pelaksanaan MBG, mereka dihadang oleh seorang oknum guru yang bertindak bak “penjaga gerbang informasi.” Pernyataan oknum tersebut pun memantik kontroversi:
> “Kami tidak membutuhkan media karena kami sudah punya akun sosmed pribadi.”
Pernyataan ini tidak hanya meremehkan peran pers, tetapi juga mengabaikan hak publik atas informasi.
Lebih jauh, oknum guru tersebut mewajibkan jurnalis membawa surat peliputan dari Dinas Pendidikan dan bahkan dari pengelola dapur MBG—syarat yang tidak diatur dalam Undang-Undang Pers.
Ketika ditanya apakah ada aturan hukum yang mewajibkan surat peliputan untuk kegiatan seperti ini, sang guru justru menjawab tegas:
> “Tidak ada.”
Ironisnya, jawaban tersebut justru memperkuat dugaan bahwa ada upaya sistematis untuk membatasi akses publik terhadap informasi.
Sikap tertutup ini berpotensi melanggar Undang-Undang Pers dan UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008.
Upaya konfirmasi kepada pihak terkait pun menemui jalan buntu. Dinas Pendidikan Kota Cilegon belum memberikan tanggapan, sementara pengelola dapur MBG, Ibu Lukiah, hanya menyampaikan, “Besok yah, saya lagi di luar.”
Respons-respons yang tertunda dan sikap menghalangi liputan ini menimbulkan pertanyaan serius:
Apakah ada kejanggalan dalam pelaksanaan Program MBG di SMPN 3 Cilegon yang sengaja disembunyikan dari publik?
