TANGERANG, siber.news – Proyek renovasi Gedung DPRD Kota Tangerang senilai Rp2 Miliar kian menjadi sorotan setelah adanya temuan pelanggaran serius terhadap standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lokasi. Situasi ini diperburuk oleh sikap Sekretaris DPRD Kota Tangerang yang memilih bungkam dan tidak memberikan tanggapan resmi terkait dugaan kelalaian pengawasan proyek tersebut.
Temuan di lapangan menunjukkan para pekerja proyek tidak dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) standar, melanggar ketentuan K3 yang wajib dipenuhi dalam setiap pekerjaan konstruksi. Para pekerja mengonfirmasi bahwa APD tidak disediakan oleh kontraktor pelaksana, CV. Laksana Pilar Emas. Kelalaian ini memicu dugaan kuat adanya pemangkasan anggaran keselamatan dalam proyek yang menelan biaya Rp2 Miliar dari APBD.
Guna mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi resmi mengenai kelalaian pengawasan, khususnya dari pihak yang bertanggung jawab, media mencoba menghubungi Sekretaris DPRD Kota Tangerang, Teddy Bayu selaku Pengguna Anggaran (PA). Namun, upaya konfirmasi tersebut tidak membuahkan hasil; Sekretaris DPRD sama sekali tidak merespon panggilan telepon selulernya dan memilih tidak angkat hingga berita ini diterbitkan.
Sikap bungkam dari pimpinan Sekretariat DPRD ini semakin memicu reaksi keras dari Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GMAKS). Koordinator Tangerang Raya, Holida Nuriah ST, mendesak BPK untuk mengaudit total alokasi dana K3 dalam proyek Rp2 Miliar tersebut. GMAKS juga secara terbuka meminta Kejaksaan Negeri Tangerang untuk segera mengusut dugaan penyimpangan anggaran yang mereka nilai berpotensi merugikan keuangan negara.
Holida menegaskan, jika dalam waktu 3×24 jam Sekretaris DPRD tidak memberikan klarifikasi dan tindakan tegas terhadap kontraktor, GMAKS akan menindaklanjuti kasus ini ke ranah hukum. Sikap tidak responsif dari pejabat berwenang dinilai sebagai upaya menutupi dugaan pelanggaran hukum dan semakin memperkuat tuntutan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran Rp2 Miliar di Sekretariat DPRD Kota Tangerang.
