Sabtu, 17 Januari 2026 – 00:05 WIB PGRI mendorong agar guru PPPK bisa langsung diangkat jadi PNS. Sementara itu, guru honorer angkat bicara lantang menuntut keadilan.
Unifah Rosyidi, Ketua Umum PGRI, menegaskan bahwa para guru PPPK tetap harus diusahakan menjadi PNS agar status mereka lebih terjamin; suara para guru honorer pun kian nyaring mendukung tuntutan tersebut.
PGRI memastikan akan terus berjuang mengusulkan perubahan status guru dan tenaga kependidikan (tendik) dari PPPK menjadi PNS, termasuk juga peningkatan status mereka yang bekerja paruh waktu.
Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi, mengaku sudah menerima keluhan soal gaji para tenaga ahli dan tenaga kependidikan PPPK paruh waktu yang tergolong kecil. Padahal, beban serta tanggung jawab pekerjaan mereka tidak berbeda dengan aparatur sipil negara (ASN), baik PNS maupun PPPK penuh waktu.
PGRI terus menekankan pentingnya kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Menurut Unifah, mereka tidak boleh menerima gaji di bawah standar kelayakan hidup, demikian disampaikan kepada JPNN, Jumat (16/1).
Ia pun menyayangkan pemutusan kontrak para PPPK angkatan pertama di Kabupaten Deli Serdang dan Tuban—daerah dengan jumlah guru terbanyak. Menurutnya, mereka pantas mendapatkan perbaikan kondisi, bukan justru dipecat.
Menurut Unifah, waktunya sudah tepat untuk memindahkan guru PPPK menjadi PNS. Alasannya, status PPPK belum cukup menjamin keamanan mereka dalam bekerja.
Kapan saja, mereka bisa diputus kontrak begitu saja kalau pemerintah mengatakan anggarannya sudah habis.
“Saatnya para tenaga ahli PPPK, tenaga kependidikan, dan dosen PPPK diangkat menjadi PNS. Dengan begitu, mereka bisa mengajar dengan tenang tanpa terbebani masa kontrak yang harus diperpanjang berulang kali,” kata Unifah.
Terkait apakah perubahan status dari PPPK menjadi PNS akan dilakukan tanpa tes atau tidak, Unifah mengaku belum mengetahui pasti seperti apa kebijakan yang akan diterapkan pemerintah. Namun, ia menegaskan bahwa saat ini PB PGRI terus berupaya mewujudkan visi untuk mendorong realisasi alih status PPPK menjadi PNS.
Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi, menegaskan akan terus berjuang bersama tenaga kependidikan dan staf pendukung agar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bisa beralih status menjadi aparatur sipil negara (PNS).
PGRI terus mengusulkan agar guru PPPK bisa diangkat jadi PNS. Usulan ini disambut keras oleh para guru honorer yang masih menunggu kepastian status kepegawaiannya.
PGRI Dorong PPPK Jadi PNS, Guru Honorer Bersuara Keras Jakarta – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) kembali mendorong agar guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) bisa diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil). Usulan ini kembali menguat setelah sejumlah guru honorer menyuarakan aspirasi mereka yang menuntut keadilan atas status kepegawaian.
- PPPK berkinerja baik aman dari pemutusan; kesejahteraan pun diharap naik.
- 100% honorer jadi PPPK paruh waktu, kini berjuang jadi PNS
- Kekhawatiran Heti: nasib PPPK saja terombang-ambing, apalagi guru paruh waktu.
- PPPK terlalu lemah; perjuangkan status PNS.
- PPPK paruh waktu 2026 gajinya naik 87,5 %—sudah adil?
- Honorer gagal PPPK paruh waktu usai mengabdi lama, PGRI dorong jadi PNS.
