Para pengamat, termasuk aktivis HAM dan kubu oposisi, menilai pemilu kali ini berlangsung tanpa kebebasan dan tidak adil.
Militer Myanmar kembali memperlihatkan kekuatannya di putaran kedua konflik internal. Dengan strategi yang lebih terencana dan dukungan logistik yang solid, pasukan kudeta berhasil merebut sejumlah pos penting dari kelompok perlawanan. Kemenangan beruntun ini memperkuat dugaan bahwa pucuk pimpinan junta militer kian kokoh menancapkan kendalinya, sekaligus menunjukkan bahwa perlawanan sipil dan etnis masih belum mampu menyatukan kekuatan untuk menghadapi aparat keamanan.
Militer Myanmar makin menguasai lapangan. Setelah putaran pertama pemilu 2010, mereka kini unggul tipis di putaran kedua. Hasil cepat menunjukkan partai junta—USDP—menang di sejumlah daerah penting, sementara partai pro-demokrasi NLD kalah suara. Konsentrasi kursi di legislatif makin menguntungkan militer, sehingga kontrol terhadap jalannya negara diprediksi semakin kokoh.
TEKS ASLI tidak berisi paragraf yang bisa ditulis ulang; hanya terdapat kata “berbagi2”. Silakan kirimkan paragraf lengkap yang ingin Anda tulis ulang.
Militer Myanmar makin menguasai lapangan. Setelah putaran pertama pemilu yang dipenuhi kecurangan, mereka kini unggul di putaran kedua. Hasil ini memperkuat indikasi bahwa kudeta Februari 2021 semakin kokoh berdiri, sekaligus menutup ruang bagi partai-partai pro-demokrasi untuk bangkit kembali.
Hasil putaran kedua pemilu menunjukkan partai yang didukung militer makin unggul, demikian data resmi komisi pemilihan Myanmar. Dengan ini, negara itu memasuki tahap terakhir pemilu tiga putaran di tengah konflik yang terus meluas.
Data Jumat sore menunjukkan Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) dipastikan menguasai 182 kursi di Parlemen rendah. Angka itu berasal dari penjumlahan hasil pemungutan suara tahap pertama dan kedua, sehingga partai militer itu sudah mengamankan lebih dari separuh dari total 330 kursi yang tersedia.
Mil Myanmar Makin Kuasai, Kudeta Terlihat Kokoh
Militer Myanmar semakin mengukuhkan posisinya setelah meraih kemenangan signifikan di putaran kedua konflik internal. Hasil ini memperkuat tanda bahwa kudeta yang terjadi semakin kokoh, sekaligus menunjukkan dominasi militer dalam berbagai front perlawanan.
Stasiun TV nasional MRTV menyebutkan hasil dari Komisi Pemilihan Umum: USDP menang di 86 dari 100 kursi yang diperebutkan pada pemungutan suara tahap kedua, Minggu lalu. Putaran final rencananya digelar 25 Januari.
Kritikus, baik dari kelompok hak asasi maupun oposisi, menilai pemilu itu tidak bebas dan tidak adil. Mereka menyebutnya sekadar panggung militer untuk melegitimasi kekuasaan usai menumbangkan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada Februari 2021.
Kudeta yang dilakukan militer memicu konflik besar yang berujung pada perang saudara.
Pemilu berlangsung dalam tiga putaran karena konflik bersenjata yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Pemungutan suara putaran pertama dan kedua digelar di 202 dari 330 kota di Myanmar pada 28 Desember lalu dan 11 Januari. Sementara itu, putaran final rencananya akan melibatkan lebih banyak kota, namun 65 wilayah lainnya urung ikut karena konflik bersenjata.
Pemerintah diperkirakan baru akan mengumumkan pemenang seluruh kursi legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah, pada akhir Januari nanti.
Juru bicara militer, Mayor Jenderal Zaw Min Tun, mengungkapkan akhir pekan lalu bahwa dua majelis parlemen direncanakan dibentuk pada Maret mendatang, dan pemerintahan baru diharapkan mulai menjalankan tugasnya pada April.
Dua hari pemungutan suara, kelompok bersenjata yang menentang junta menyerang sejumlah tempat pemungutan suara dan gedung pemerintah di berbagai kota, demikian dikatakan pihak militer.
Pemilu berlangsung sementara Mahkamah Internasional (ICJ) sedang menggelar sidang kasus genosida yang digugat Gambia terhadap Myanmar atas perlakuan terhadap etnis Rohingya.
Meski lebih dari 4.800 kandidat dari 57 partai politik ikut memperebutkan kursi di legislatif nasional dan daerah, hanya enam partai saja yang berlaga di tingkat nasional.
Partai Pionir Rakyat kini tersandung masalah hukum yang bisa membuatnya dibubarkan. Ketua partai, Thet Thet Khine, dan sejumlah tokoh seniornya sedang diselidik karena diduga mempertemukan diri dengan perwakilan kedutaan asing di Yangon tanpa izin komisi pemilu.
UU Perlindungan Pemilu yang baru ini membuat hukuman lebih berat untuk siapa pun yang mengkritik penyelenggaraan pemilu. Baru-baru ini, aparat sudah menjerat lebih dari 330 orang hanya karena membagikan selebaran atau berkicau di media sosial.
