PANDEGLANG,
siber.news | Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pandeglang tengah menghadapi sorotan tajam terkait prosedur operasionalnya. Saeful Bahri, Ketua Umum Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS), mengungkapkan adanya dugaan ketidaksesuaian prosedur pada ratusan unit dapur mitra Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah beroperasi di lapangan.
Data lapangan menunjukkan sedikitnya ratusan unit dapur mitra diduga kuat beroperasi tanpa kelengkapan izin dasar yang diwajibkan oleh regulasi pusat. Ketidakhadiran Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menjadi bukti awal lemahnya administrasi proyek bernilai miliaran rupiah ini.
Kondisi tersebut dinilai sangat mengkhawatirkan karena menyangkut standar keamanan pangan yang akan dikonsumsi oleh ribuan siswa setiap harinya. Tanpa SLHS, tidak ada jaminan bahwa proses pengolahan makanan dilakukan di lingkungan yang steril dan jauh dari kontaminasi bakteri atau zat berbahaya lainnya.
Saeful Bahri mengindikasikan adanya kelemahan fatal dalam proses verifikasi awal saat penunjukan mitra dapur dilakukan. Muncul dugaan kuat bahwa aspek kelayakan fasilitas sengaja dikesampingkan oleh oknum tertentu demi mengejar target distribusi yang ambisius tanpa mempedulikan aturan.
Dampaknya, terdapat dapur mitra yang berlokasi di area dengan sanitasi meragukan namun tetap mendapatkan lampu hijau operasional dari verifikator. Hal ini memicu kecurigaan adanya praktik “main mata” atau jatah proyek politik yang melibatkan oknum di tingkat daerah dan pengusaha tertentu.
Isu penggunaan kemasan plastik non-standar untuk makanan panas yang sempat viral di Pandeglang menjadi bukti fisik bobroknya kontrol kualitas. GMAKS menduga ada upaya sistematis menekan biaya operasional oleh pengelola dapur guna memperbesar margin keuntungan pribadi dengan mengorbankan standar kesehatan.
Praktik penggunaan plastik tersebut dinilai mengabaikan risiko kontaminasi zat kimia berbahaya yang dapat berdampak pada kesehatan jangka panjang siswa. Publik mempertanyakan ke mana alokasi anggaran wadah layak pakai (food grade) yang seharusnya sudah masuk dalam komponen biaya kontrak.
GMAKS juga mencermati minimnya peran BPOM dan LPPOM dalam mengawasi operasional ratusan dapur yang menjamur di pelosok Pandeglang. Absennya pengawasan teknis dan uji petik laboratorium secara berkala membuat kualitas makanan yang didistribusikan menjadi tidak terukur secara ilmiah.
Muncul pula indikasi penggunaan bahan pangan berkualitas rendah untuk memenuhi kuota harian yang sangat besar. Tanpa audit dari otoritas pangan, muncul kekhawatiran bahwa menu yang disajikan tidak memenuhi nilai gizi aktual yang dijanjikan dalam program Makan Bergizi Gratis.
Selain masalah perizinan, tercium aroma praktik sub-kontrak ilegal di mana pemenang kontrak diduga melempar pengerjaan makanan ke “dapur siluman”. Dapur-dapur rumahan yang tidak terdata ini tidak terpantau standar higienitasnya sehingga sangat rentan memicu kasus keracunan massal.
Sengkarut ini diperparah dengan laporan keterlambatan pembayaran upah pekerja dapur dan tunggakan tagihan kepada pemasok bahan baku lokal. Masalah manajemen keuangan ini dianggap sebagai sinyalemen bahwa tata kelola program MBG di Pandeglang sedang mengalami kegagalan manajerial yang serius.
Saeful Bahri mendesak Badan Gizi Nasional segera melakukan evaluasi total dan meminta BPOM bertindak tegas melakukan penyegelan. GMAKS menegaskan bahwa legalitas dan kesehatan adalah harga mati yang tidak boleh ditukar dengan kepentingan proyek atau keuntungan materi semata.
