PANDEGLANG, siber.news – Proyek peningkatan jalan ruas Cimanying–Jiput kini memicu aroma tak sedap terkait kualitas dan profesionalisme kerja di lapangan. Pekerjaan yang digarap oleh PT Pikra Putri Mandiri ini diduga kuat dikerjakan secara asal-asalan (asjad) serta mengabaikan standar wajib Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Kondisi di lokasi menunjukkan pemandangan yang memprihatinkan, di mana para pekerja dibiarkan beraktivitas tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap. Hal ini menjadi bukti nyata rendahnya kepatuhan kontraktor terhadap regulasi keselamatan kerja, meski anggaran yang dikucurkan negara mencapai angka miliaran rupiah.
Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan ini didanai oleh APBN Tahun Anggaran 2025 dengan nilai kontrak fantastis sebesar Rp5.971.507.000,00. Dengan nilai sebesar itu, publik menuntut kualitas infrastruktur yang mumpuni, bukan sekadar pengerjaan formalitas yang mengabaikan aspek teknis dan keamanan.
Proyek di bawah naungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten ini memiliki nomor kontrak HK0101/KTR/Bpjn9.7.1/PJN2/PPK2.1/25112025.4. Waktu pelaksanaan yang diberikan pun terhitung sangat singkat, yakni hanya 37 (tiga puluh tujuh) hari kalender, yang memicu kekhawatiran akan hasil pekerjaan yang dipaksakan.
Pihak konsultan pengawas, yakni PT Arkade Gahana Konsultan dan PT Ottoman Architecture, kini menjadi sasaran kritik tajam. Mereka dinilai “tidur” dan gagal menjalankan fungsi kontrol karena membiarkan kontraktor bekerja tanpa APD serta diduga melakukan pengaspalan hotmix yang tidak sesuai spesifikasi.
Sangat ironis melihat anggaran besar dari rakyat justru dikelola dengan manajemen lapangan yang terlihat amatir dan serampangan. Ketegasan pihak kementerian sangat dinantikan untuk segera melakukan audit fisik di lokasi sebelum masa pemeliharaan selama 180 hari berakhir dan jalan kembali mengalami kerusakan.
Masyarakat Pandeglang tidak butuh sekadar aspal hitam di permukaan jika struktur bawahnya rapuh akibat pengerjaan yang dikebut tanpa ketelitian teknis. Kontraktor yang terbukti bermain-main dengan uang negara dan keselamatan pekerja sudah sepatutnya mendapatkan sanksi tegas hingga pemutusan kontrak atau blacklist.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana PT Pikra Putri Mandiri belum memberikan klarifikasi resmi mengenai berbagai temuan miring di lapangan. Publik mendesak adanya transparansi dan pertanggungjawaban nyata agar dana Rp5,9 miliar ini tidak menguap sia-sia dalam proyek yang diduga asal jadi.
