TANGERANG SELATAN, siber.news |19 November 2025 – Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) resmi melayangkan surat ke Disperkimta Kota Tangsel. Surat bernomor 040/klarf-gmaks/XI/25 ini menuntut konfirmasi atas dugaan pelanggaran tata kelola proyek di UPT 1 TA 2025. Tujuannya adalah mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih.
Tiga dugaan serius diangkat dalam surat tersebut: Monopoli Jabatan PPK oleh satu Sekdis untuk seluruh paket UPT 1, Dominasi Kontraktor tertentu (contoh: CV Balabeja Kencana), dan Dugaan Setoran Fee Proyek sebesar 25% hingga 30% dari nilai kontrak.
Perkumpulan GMAKS menuntut bukti legalitas penunjukan Sdr. Hendri Sumawijaya, S.T., M.Si., sebagai PPK tunggal. Secara spesifik, LSM ini mempertanyakan jenis Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dari LKPP yang dimiliki Sekdis. Klarifikasi juga diminta terkait alasan dugaan sakitnya Kepala UPT 1 yang berujung pada penunjukan Sekdis sebagai PPK.
Saat awak media mencoba menghubungi Sekretaris Dinas Disperkimta (Sekdis), yang juga disebut sebagai PPK tunggal, untuk mendapatkan tanggapan resmi mengenai surat klarifikasi tersebut, Sekdis memilih untuk tidak merespons panggilan telepon selulernya.
Di tengah kebungkaman Sekdis, GMAKS meminta dinas mengonfirmasi apakah telah ada investigasi internal formal mengenai dugaan permintaan fee 25-30%. Klarifikasi juga harus mencakup mekanisme pengadaan proyek (Lelang/Penunjukan Langsung) yang harus bebas dari konflik kepentingan.
Disperkimta diberi waktu tegas: jawaban tertulis dari Kepala Dinas harus diterima GMAKS selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak surat diterima. Jika klarifikasi gagal, GMAKS memastikan akan menggunakan surat tersebut sebagai dasar laporan dan kajian lebih lanjut kepada aparat penegak hukum (APH).
