Tangerang,
siber.news | Dugaan penyelewengan dana operasional harian bagi petugas kebersihan di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, semakin memanas. Pada Jumat (14/11/2025), setelah keluhan para pekerja terungkap, Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) Tangerang Raya melontarkan kecaman keras dan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengusut tuntas indikasi korupsi yang diduga merugikan negara dan ratusan pekerja ini.
Skandal ini mencuat setelah sejumlah petugas pengangkut sampah mengaku tidak pernah menerima biaya operasional untuk bahan bakar dan perawatan bentor selama hampir lima tahun. Biaya tersebut, yang seharusnya ditanggung kecamatan, terpaksa ditutupi sendiri dari kantong pribadi, yang bersumber dari gaji bulanan mereka yang hanya berkisar Rp1.700.000. Kondisi ini membuat para pahlawan kebersihan tersebut harus memulung demi menutupi kebutuhan operasional harian mereka.
Para pekerja mencurigai bahwa dana operasional harian sebesar Rp15.000 hingga Rp20.000 per orang per hari, yang jika diakumulasi selama lima tahun mencapai ratusan juta rupiah, tidak pernah disalurkan dan diduga diselewengkan oleh oknum pejabat kecamatan. Petugas hanya menerima sedikit kompensasi sebesar Rp50.000 satu kali, itupun setelah kasus ini mulai mencuat ke media pada awal tahun 2025.
Menanggapi fakta tersebut, Koordinator Tangerang Raya GMAKS, Holida Nuriah S.T., menyatakan kecaman keras, menyebut tindakan ini sebagai perbuatan “biadab dan tidak bermoral.” Holida menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan murni tindak pidana korupsi yang merampas hak-hak dasar rakyat kecil. GMAKS meminta APH tidak ragu menjerat pelakunya dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Holida Nuriah secara tegas menuntut Kejaksaan dan Kepolisian untuk segera memulai penyelidikan tanpa menunggu laporan formal dari petugas kebersihan yang posisinya lemah. Selain itu, ia mendesak Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk segera melakukan audit total terhadap alokasi anggaran kebersihan Kecamatan Kosambi dan mencopot pejabat terkait.
Sementara itu, pihak Kasi Binwas Kecamatan Kosambi, Suci Hasianti, belum memberikan tanggapan terkait tudingan terbaru yang semakin menguat. Upaya konfirmasi dan permintaan klarifikasi yang dilakukan redaksi, termasuk melalui panggilan telepon seluler, tidak mendapatkan respons. Keengganan ini semakin menambah kecurigaan publik terhadap transparansi pengelolaan dana di instansi tersebut.
Sementara itu, Camat Kosambi, H. Asmawi, merespons pada tanggal yang sama, menyatakan bahwa honor dan biaya operasional petugas dibayarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang, seraya berjanji akan mengonfirmasi ulang masalah ini kepada Kasi Binwas. Tanggapan Camat ini bertolak belakang dengan bantahan Kasi Binwas yang pernah menyebut anggaran telah berjalan pada Februari 2025.
Berdasarkan informasi hingga kini, para petugas kebersihan menegaskan bahwa realisasi pembayaran dana operasional masih nihil. Masyarakat mendesak agar kasus ini diusut secara transparan dan tuntas, demi menegakkan keadilan dan memastikan pelayanan kebersihan lingkungan tidak terganggu akibat ulah oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab.
