TANGERANG,
siber.news | Awal tahun 2026 di Kabupaten Tangerang disambut dengan pemandangan proyek mangkrak yang memicu dugaan adanya praktik “atur skor” dalam proses lelang APBD 2025. Teridentifikasinya sejumlah proyek vital yang melampaui batas kontrak di DTRB dan DBMSDA memperkuat indikasi bahwa pemenang tender bukanlah perusahaan kredibel, melainkan kaki tangan yang sekadar memburu uang muka tanpa kapasitas modal kerja yang nyata.
Indikasi kuat adanya praktik “pinjam bendera” mencuat pada proyek Mako Polsek Sepatan senilai Rp13 miliar yang kini terhenti di tahap finishing. Kegagalan kontraktor menyelesaikan interior tepat waktu memicu dugaan bahwa perusahaan pemenang hanyalah cangkang administratif, sementara pelaksana lapangan (sub-kon) kehabisan napas karena aliran dana yang diduga tersumbat di tingkat atas. Fenomena ini mengarah pada dugaan pengalihan pekerjaan secara ilegal yang luput dari pengawasan dinas.
Potret lebih memuakkan terlihat pada proyek Gapura Jalan Flamboyan, di mana ada dugaan kuat keterlibatan kontraktor “titipan” yang tidak kompeten. Meski nilainya kecil, kegagalan CV Sappuran Permai Indah menyelesaikan pekerjaan sederhana ini mengindikasikan lemahnya verifikasi faktual oleh Pokja ULP. Publik menduga ada praktik bagi-bagi jatah proyek skala kecil sebagai alat transaksi kepentingan, sehingga kualitas dan waktu pengerjaan menjadi tumbal.
Dugaan sabotase anggaran juga membayangi proyek Jembatan Parung Lawang di DBMSDA yang terhenti pada akses oprit. Alasan cuaca ekstrem dicurigai hanya sebagai tameng untuk menutupi indikasi ketidaksiapan alat berat dan material di lapangan yang seharusnya sudah tersedia sesuai jadwal. Ada dugaan kuat bahwa anggaran termin telah cair, namun tidak diputar secara maksimal untuk percepatan fisik, melainkan diduga dialihkan untuk menutupi lubang keuangan di proyek lain.
Indikasi kelalaian terencana juga ditemukan pada Normalisasi Kali Ledug, di mana keterlambatan pengerjaan turap mengancam keselamatan warga Pasar Kemis dari banjir. Molornya proyek ini memunculkan dugaan adanya konspirasi antara oknum pengawas dan penyedia jasa untuk membiarkan pekerjaan merayap demi menghindari biaya lembur tenaga kerja. Ketidakhadiran pengawas di lapangan secara intensif semakin memperkuat indikasi bahwa fungsi kontrol sengaja “dimandulkan”.
Kekacauan di RSUD Tigaraksa juga tidak lepas dari indikasi penyimpangan prosedur pengadaan paket non-tender. Penataan ruang kerja yang melewati tenggat waktu memicu dugaan adanya pengaturan paket-paket kecil untuk menghindari lelang terbuka, sehingga penyedia jasa yang ditunjuk adalah mereka yang memiliki “jalur khusus” namun minim profesionalisme. Ketidakteraturan ini bukan sekadar masalah teknis, tapi diduga kuat sebagai dampak dari tata kelola pengadaan yang korup.
Sanksi denda harian yang berjalan saat ini diduga hanya menjadi formalitas untuk menggugurkan kewajiban administratif, tanpa ada niat nyata untuk mem-blacklist perusahaan nakal. Ada indikasi bahwa oknum di tingkat Satker sengaja memberikan kelonggaran waktu di masa denda agar kontraktor tetap bisa mencairkan sisa anggaran tanpa tekanan berarti. Publik menduga ada “uang pelicin” di balik layar yang membuat sanksi tegas tak kunjung dijatuhkan.
Kondisi ini menempatkan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Tangerang di titik nadir. Publik mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera melakukan audit investigatif terhadap aliran dana di seluruh Satker terkait guna membongkar dugaan bancakan APBD 2025. Tanpa tindakan tegas dan transparansi, rentetan proyek mangkrak ini akan menjadi bukti nyata bahwa moralitas birokrasi telah tergadai demi kepentingan segelintir kelompok, sementara rakyat kembali menjadi pihak yang paling dirugikan.
