SIBER.NEWS, DEPOK | Dianggap adanya poin-poin dari objek kajian yang dihilangkan, sejumlah penggarap tolak pembayaran kerahiman tahap 2 pembangunan kampus UIII.
Pihak Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) menggelar rapat sosialisai bersama para penggarap di kantor sekretariat UI3 pada Kamis 10 agustus 2023 kemarin.
Sosialisasi tersebut berdasarkan surat keputusan gubernur jawa barat soal pemberian uang santunan tahap 2 yang belum diambil oleh warga sebanyak 47 bidang 36 warga yang tertunda sampai dengan saat ini.
Langkah itu dilakukan sebagai upaya percepatan pembangunan kampus universitas islam internasional Indonesia sebagai proyek strategis nasional.
Kuasa hukum kementerian agama bernama Misrad mengatakan bahwa pihak Universitas Islam Internasional Indonesia memberikan waktu untuk pengambilan uang kerahiman itu hingga Rabu 16 Agustus 2023 mendatang. Kata Misrad Jika masyarakat tidak mengambil uang tersebut dalam kurun waktu yang telah ditentukan maka pihaknya akan segera melakukan pengosongan.
Sebab menurutnya hal ini merupakan toleransi pihak UIII kepada warga penggarap. Pasalnya, uang kerahiman tersebut telah ada sejak tahun 2022.
Namun dari hasil rapat sosialisasi itu masih ada sejumlah warga yang menolak dan mengajukan keberatan. Pasalnya, menurut sebagian warga ada nilai yang tidak sesuai dengan garapan milik masing-masing warga.
Seperti dikatakan oleh salah seorang warga yang terkena dampak sosial dari pembangunan Kampus UIII bernama edi purwanto yang mengeluhkan tidak adanya poin-poin yang tercatat secara terperinci dari pihak UIII yang diberikan kepada warga pada saat rapat sosialisasi tersebut. Sedangkan kata edi, dari hasil yang dicatat oleh kantor jasa penilai publik pada tahun sebelumnya telah tercantum secara detail poin-poin dari masing-masing garapan.
Edi menduga banyaknya poin-poin dari objek kajian yang dihilangkan sehingga mengakibatkan timbulnya nilai yang tidak sesuai dengan garapan masing-masing warga.
Dilain itu, warga lain yang bernama juki mengaku banyak objek garapan miliknya yang dihilangkan dari rincian yang sebelumnya telah tercatat oleh pihak KJPP. Namun, dari hasil rapat sosialisasi pada 10 agustus 2023 kemarin dirinya hanya mendapatkan tunjangan kehilangan pendapatan saja tanpa adanya biaya pembersihan lahan, biaya mobilisasi hingga biaya sewa rumah.
Dari penolakan tersebut masyarakat menginginkan adanya data yang diberikan secara detaiI yang sesuai dengan apa yang dicatat sejak awal oleh pihak KJPP. (TGH)
