SIBER.NEWS – Di tengah gema perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kabupaten Serang, suara kritis justru datang dari kalangan mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bina Bangsa (Uniba) secara terbuka menelanjangi realitas pahit yang tersembunyi di balik slogan “Serang Bahagia”, yang mereka anggap jauh panggang dari api.
Bagi BEM Uniba, usia 499 tahun bukanlah angka untuk dirayakan dengan seremonial semata, melainkan sebuah rapor merah yang memuat daftar panjang kegagalan pemerintah daerah. Mereka menuding Pemkab Serang gagal menjawab persoalan fundamental yang mencekik warganya, mulai dari pengangguran yang merajalela, percaloan tenaga kerja yang terorganisir, hingga krisis lingkungan dan infrastruktur yang bobrok.
“Usia 499 tahun seharusnya menjadi titik balik, bukan sekadar perayaan kosong. Pemerintah harus berhenti menjual narasi dan mulai menyajikan kebijakan yang berpihak pada rakyat,” tegas perwakilan BEM Uniba dengan nada tajam, Rabu (8/10/2025).
Kritik ini bukan tanpa dasar. BEM Uniba menunjuk langsung praktik calo di raksasa industri seperti PT Nikomas Gemilang dan PT Indonesia Nippon Seiki sebagai bukti nyata bahwa warga lokal hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Ironisnya, di tengah melimpahnya kawasan industri, angka pengangguran justru tak terkendali.
Ancaman ekologis juga tak luput dari sorotan. Jeritan Sungai Ciujung yang tercemar parah dan temuan zat radioaktif Cesium-137 di Cikande menjadi momok menakutkan yang mengintai keselamatan warga, menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
Sektor pendidikan dan infrastruktur pun tak kalah memprihatinkan. Potret atap reyot SMP Negeri 2 Cikeusal dan kondisi jalan Cigedung–Mancak yang lebih mirip kubangan lumpur menjadi simbol nyata minimnya kepedulian pemerintah.
Sebagai ultimatum, BEM Uniba melayangkan sepuluh tuntutan keras, mendesak Pemkab Serang untuk segera bertindak—mulai dari memberantas mafia calo, memulihkan lingkungan, hingga merenovasi sekolah dan jalan rusak. Pesan mereka jelas: perayaan ini harus menjadi momentum pertobatan kebijakan, bukan sekadar pesta pora di atas penderitaan rakyat.
