Siber.news | Perkumpulan Gerakan Moral Anti Krimilitas (GMAKS) sangat menyayangkan surat jawaban pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID ) sekertariat DPRD banten atas surat permohonan informasi terkait Publikasi Iklan di DPRD Banten
Menurut ketua GMAKS Saeful Bahri, surat permohonan yang dikirimkan oleh GMAKS merupakan permohonan informasi atas pengelolaan anggaran publikasi iklan dan advertorial yang dikelola Sekretariat DPRD Banten.
“Sebelumnya kita kirimkan sebuah surat permohonan informasi atas pengelolaan anggaran publikasi iklan dan advertorial DPRD Banten, namun dijawab dengan Tiga Surat yang berbeda oleh dua orang pejabat PPID Sekretariat DPRD Banten,” Kata Saeful Bahri Jum’at 21 February 2025.
Bahri menganggap, Jawaban 3 surat dengan tanggal yang berbeda atas satu surat permohonan informasi tentunya dianggap sangat tidak profesional dan memalukan OPD Sekretariat DPRD Banten.
“Dari ketiga surat jawaban yang dikirimkan Sekretariat DPRD Banten, semuanya tidak ada yang memberikan jawaban informasi, bahkan terkesan menghindari jawaban dari informasi apa yang kami butuhkan, ” Paparnya.
Menindaklanjuti Tiga surat jawaban permohonan informasi yang di anggap tidak terbuka, maka GMAKS menduga adanya penyelewengan administrasi yang sengaja ditutupi oleh PPID Sekretariat DPRD Banten.
“Kami akan lakukan kajian dan analisa apakah sesuai atau tidak saat DPRD menentukan media mana yang berhak mendapatkan iklan, tapi tidak mendapatkan jawaban yang kami butuhkan.” Ujarnya
Untuk itu GMAKS akan berkoordinasi dengan beberapa lembaga sosial masyarakat yang berada di Banten untuk membentuk koalisi dan melakukan Aksi unjuk rasa atas dasar tidak keterbukaannya PPID Sekretariat DPRD Banten atas pengelolaan anggaran publikasi iklan dan advertorial.
