Polisi Patna, Bihar, telah mengajukan usulan kepada Kementerian Dalam Negeri Uni untuk pembangunan enam laboratorium forensik di negara bagian tersebut dengan perkiraan biaya ₹163 crore, demikian disampaikan pejabat senior pada hari Senin.
Saat ini terdapat empat Laboratorium Forensik (FSL) di Bihar—satu FSL pusat di Patna dan tiga FSL regional di Muzaffarpur, Bhagalpur, dan Rajgir.
ADGP Paras Nath mengatakan kepada wartawan: “Kami mengusulkan anggaran sebesar 163 juta dolar agar FSL dapat beroperasi di enam lokasi tambahan. Usulan ini disampaikan oleh kepolisian ke Kementerian Dalam Negeri setempat, kemudian diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri Uni.”
Menurutnya, jika terjadi sanksi, kepolisian akan memperoleh peralatan dan membuka enam laboratorium forensik regional baru pada 2026.
ADGP juga menyatakan bahwa telah ditandatangani kesepakatan dengan Universitas Nasional Ilmu Forensik untuk pembentukan unit forensik siber pada Juli 2025, dan proses pengadaan peralatan yang diperlukan telah dimulai.
“Kami telah menandatangani kesepakatan dengan NFSU untuk meluncurkan unit ciberforense di FSL Patna dan Laboratorium Ilmu Forensik Regional di Rajgir, yang berada di Akademi Kepolisian Bihar. Peluncuran direncanakan pada Juli 2025, dan pengadaan peralatan pendukung sudah dimulai,” ujarnya.
Kepala ADGP menyatakan bahwa kepolisian memiliki 85 asisten peneliti senior dan 44 petugas yang bekerja di seluruh laboratorium dan distrik forensik.
Namun demikian, kami masih memiliki lowongan untuk 100 peneliti senior dan 89 direktur asisten. Kami berharap para kandidat yang tepat dapat bergabung dengan kontrak hingga akhir bulan ini atau Februari mendatang, setelah proses verifikasi, guna mempercepat studi kami terkait pameran,” ujar ADGP.
Ia menyatakan bahwa sejak undang-undang hukum pidana baru diberlakukan pada 1 Juli 2024, nilai investigatif ilmu forensik meningkat tajam.
Pada 2025, tim FSL menelusuri 56.511 barang bukti dari 10.955 kasus.
Menurut pejabat tersebut, untuk kasus yang sudah berlangsung lebih dari tujuh tahun, setiap distrik menunjuk seorang petugas yang datang ke lokasi dengan mobil forensik atau kendaraan lain yang tersedia di seluruh distrik guna melaksanakan prosedur yang diperlukan sesuai hukum baru.
Kepala ADGP menyatakan bahwa jumlah van pengadilan bergerak meningkat dari 17 menjadi 51 di semua kabupaten di negara bagian tersebut.
“Mobil-mobil tersebut dibeli dan ditandatangani oleh Menteri Utama Nitish Kumar sekitar dua bulan lalu, lalu didistribusikan ke seluruh kabupaten,” ujarnya.
Artikel ini dihasilkan secara otomatis dari feed kantor berita tanpa perubahan isi teks.
