siber.news | Direktur Pusat LBH Tridharma Indonesia sekaligus penggiat HAM, Yudi Rijali Muslim, S.H., M.H., menegaskan bahwa dirinya tidak melihat revisi Undang-Undang TNI sebagai ancaman bagi hak asasi manusia dan penegakkan hukum
Menurutnya, substansi perubahan dalam revisi ini lebih mengarah pada penguatan peran TNI di lembaga-lembaga strategis negara, bukan pada kewenangan langsung terhadap masyarakat sipil.
“Secara substansial, revisi UU TNI tidak menyasar pada kewenangan TNI terhadap masyarakat, tetapi lebih kepada tugas-tugas kompleks di lembaga negara yang bersifat strategis, seperti pertahanan negara, sandi negara, narkotika nasional, SAR Nasional, dan lainnya,” ujar Yudi Rijali Muslim, Kamis (27/03/2025)
Salah satu aspek penting yang sering luput dari perhatian adalah ancaman pertahanan siber.
Yudi mengingatkan bahwa kasus serangan siber yang melumpuhkan Pusat Data Nasional yang terjadi pada Mei hingga Juli 2024 lalu menjadi bukti bahwa Indonesia menghadapi ancaman serius.
Kejadian ini, katanya, terjadi setelah pemerintah secara masif melakukan pemberantasan judi online, yang diduga melibatkan mafia dan kartel internasional.
“Keamanan dan perlindungan siber sudah tepat jika mendapatkan backup dari TNI. Ini bukan sekadar isu keamanan digital, tetapi pertahanan negara dari ancaman kejahatan terstruktur yang dilakukan secara masif,” tegasnya.
Selain itu, Yudi juga menyoroti bahaya penyalahgunaan narkotika yang kini bukan lagi dikuasai oleh kelompok kecil, melainkan oleh jaringan mafia internasional yang sulit diberantas karena diduga memiliki keterkaitan kekuasaan.
Dengan fakta bahwa 55% penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia adalah narapidana kasus narkoba—bahkan di beberapa lapas angkanya mencapai 77%—kehadiran prajurit TNI di lembaga pemberantasan narkoba dinilai menjadi harapan baru dalam memerangi peredaran gelap narkotika.
“Hadirnya TNI dalam lembaga pemberantasan Narkoba diharapkan mampu memutus mata rantai peredaran narkotika yang melibatkan mafia kelas kakap,” kata Yudi.
Dengan revisi UU TNI, menurutnya, negara memiliki kesempatan untuk memperkuat perlindungan nasional dari berbagai ancaman, baik di dunia nyata maupun siber.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa revisi ini harus dipahami secara komprehensif agar tidak menimbulkan kekhawatiran yang tidak berdasar di tengah masyarakat.
