Penulis : Herwan toni
SBNews – Lampung Timur l 25orang Warga dan Masyarakat Desa Negara batin KecamatanJabung Yang memiliki lahan atau Tanah di Danau Gayau dan Cabang miring yang lokasinya berada dibelakang,Pt Austasia Stock feed ,( eks PT.Tippindo) Desa Setempat .Tanah tersebut oleh perusahaan diduga Masuk Kedalam HGU .
Warga masyarakat Menolak hasil Mediasi yang diselenggarakan di aula Polres Lampung timur(23/11/2017).
Dari informasi yang berhasil dihimpun oleh awak media ini.
Hal tersebut di Karenakan selama ini,Penyimbang adat Desa Negara batin Hanya Menjual Tanah seluas 300 ha kepada kepada Pt .Tippindo ,Pada Saat dilakukan pengukuran tanah tersebut Hanya ada 237.18Ha,
Yang letak batasnya dekat kali sekampung Dan tanah milik warga tersebut tidak masuk dalam HGU Perusahaan “Kami selaku warga masyarakat Menolak Hasil Mediasi ini,
Karena kami para penyimbang hanya menjual 300 ha kepada pt Tippindo yang tapal batasnya dekat kali sekampung dan Tanah milik warga tersebut Tidak masuk dalam HGU perusahaan ” kata M.nur adok batin Sampurna jaya salah seorang saituho batin Desa Negara Batin .
Hal senada juga dikatakan oleh Iskandar . “Kami warga Masyarakat desa Negara batin yang memiliki tanah tersebut menolak hasil mediasi ” Kata iskandar
Saat berbincang bincang disela sela pertemuan warga dibalai desa setempat.
Hari Sabtu(25/11/2017),Warga masyarakat yang memiliki tanah dan sedang bermasalah tersebut,Mengadakan Pertemuan di balai Desa Negara batin dan Sepakat menunjuk DPD Pekat IB Lampung timur Selaku kuasa untuk mendampingi warga mengurus persoalan tersebut sampai dengan Tuntas. Ketua DPD Pekat Lampung Timur.
Muhidin,Membenarkan bahwa pihak nya telah ditunjuk oleh warga masyarakat Negara batin Untuk mendampingi mereka mengurus penyelesaian persoalan tersebut sampai dengan tuntas “Kami DPD Pekat IB Telah menerima kuasa dari warga untuk mendampingi mereka mengurus penyelesaian persoalan tersebut sampai tuntas” kata Muhidin.
Ia juga mengatakan pihaknya telah berkordinasi dengan jajaran DPW Dan DPP Pekat IB
” langkah awal dalam menyikapi hal tersebut kami telah berkordinasi dengan DPW dan DPP dan Persoalan tersebut akan kami tindak lanjuti “Pungkasnya.
