Pandeglang,
siber.news | 4 Desember 2025 – Kasus dugaan pemalsuan Visum Et Repertum (VER) oleh oknum Puskesmas Jiput, Pandeglang, berbuntut panjang. Kuasa hukum H. Masda, Dr. C. Misbakhul Munir, S.H., M.H., mengumumkan rencana gugatan perdata besar-besaran terhadap Kepala Puskesmas Jiput.
Gugatan ini diajukan dengan tuntutan ganti rugi mencapai nilai fantastis, yaitu Rp 2 Miliar. Nilai tuntutan ini mencakup kerugian materiil dan imateriil yang dialami oleh kliennya.
Dr. C. Misbakhul Munir menyatakan bahwa VER tersebut diduga palsu. Dokumen itu dikeluarkan lengkap dengan tanda tangan, stempel Puskesmas Jiput, dan Kop Kedinasan Dinas Kesehatan.
Pihak kuasa hukum menilai tindakan Puskesmas Jiput sangat ceroboh dan gegabah. Dokumen tersebut kini menjadi dasar penetapan status tersangka klien mereka, H. Masda, dalam kasus dugaan penganiayaan oleh penyidik kepolisian.
“Perbuatan tersebut sangat merugikan klien kami yang pada saat ini di tersangkakan,” ujar Munir di Kantor Hukum PKBB & Partners. Ia menegaskan bahwa seluruh upaya hukum akan dilakukan untuk menegakkan keadilan.
Dasar gugatan yang dipakai adalah dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Tindakan penggunaan Kop Dinas, stempel, dan tanda tangan dokter tanpa pertanggungjawaban nyata melanggar Pasal 1365 KUHPerdata.
Selain Kepala Puskesmas Jiput, gugatan juga akan diarahkan kepada Menteri Kesehatan dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Langkah ini merupakan bentuk protes atas kerugian yang ditimbulkan terhadap klien mereka. Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berusaha untuk mendapatkan keterangan resmi dari Kepala Puskesmas Jiput terkait rencana gugatan miliaran rupiah ini.
Gugatan Rp 2 Miliar ini diharapkan dapat memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pihak terkait. Tujuannya adalah agar pejabat publik tidak lagi gegabah dalam menandatangani atau menggunakan atribut dinas tanpa akuntabilitas yang jelas, tambah Praktisi Hukum Senior Banten tersebut.
