SIBER.NEWS | Perkumpulan Gerakan Masyarakat Anti Kriminalitas (GMAKS) Mengirim surat permohonan audiensi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Senin, (10/06/2024)
Ada tiga hal yang menjadi sorotan GMAKS pada Anggara yang dilaksanakan DPUPR provinsi banten
Antara alain ;
– proses pemeriksaan penggunaan anggaran pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) perawatan jalan dan jembatan wilayah serang-cilegon oleh DPUPR provinsi banten tahun anggaran 2023-2024
– proses pemeriksaan penggunaan anggaran pengadaan lahan pembangunan jalan tonjong-banten lama
– proses pemeriksaan penggunaan anggaran pengadaan lahan SMKN 11 Kota Tangerang tahun 2022 senilai 13.453.868.000
Point tersebut tertuang dalam surat permohonan milik GMAKS kepada BPK-RI perwakilan banten Nomor 05/AUD/GMAKS/VI/2024 tertanggal 10 juni 2024
Ketua Umum GMAKS, Saeful Bahri menyebut bahwa dirinya ingin penggunaan anggaran khususnya di provinsi banten tidak menyebabkan kerugian negara
“Kita ingin mengatahui bagaimana proses pemeriksaan anggaran pada masing – masing kegiatan diatas.
Diakhir Bahri berharap BPK perwakilan provinsi banten agar terbuka dan transparans, Untuk membantu proses kontrol sosial pada setiap kegiatan yang ada di wilayah provinsi banten. tutupnya (BA)
