Tangerang,
siber.news | 24 November 2025 — Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) Koordinator Tangerang Raya mendesak DPMPTSP Kota Tangerang agar segera membalas permohonan informasi publik yang mereka ajukan. Surat terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Proyek Gedung Parkir RSUD Kota Tangerang tersebut dilayangkan GMAKS pada 18 November 2025.
Saat ini, tenggat waktu 7 (tujuh) hari kerja sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) kian mendekat. Berdasarkan perhitungan hari kerja, batas akhir respons resmi dari dinas terkait diperkirakan jatuh pada Rabu, 26 November 2025.
GMAKS mengingatkan bahwa informasi yang diminta menyangkut transparansi proyek APBD senilai lebih dari Rp24 Miliar. Dokumen PBG, termasuk nomor register dan perhitungan retribusi, sangat penting untuk menjamin legalitas dan akuntabilitas pembangunan yang sedang berjalan.
Koordinator GMAKS Tangerang Raya, Holida Nuriah, S.T., meminta DPMPTSP tidak menunda-nunda proses administrasi. Ia menuntut agar surat permohonan tersebut segera diproses dan dibalas sebelum batas waktu habis, mengingat kategori permohonan yang diajukan adalah Segera.
Jika hingga 26 November 2025 balasan resmi tidak diterima, GMAKS menyatakan akan langsung melanjutkan proses ke tahap hukum berikutnya. Langkah ini adalah dengan mengajukan surat keberatan formal kepada Atasan PPID Utama Kota Tangerang.
GMAKS berharap DPMPTSP dapat memenuhi kewajiban UU KIP dan menunjukkan komitmen transparansi, sehingga sengketa informasi ini tidak perlu berlanjut ke Komisi Informasi.
