Perdana Menteri Inggris Keir Starmer membuka peluang untuk melarang anak-anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial. Langkah ini dipertimbangkan sebagai upaya melindungi kesehatan mental generasi muda dari dampak negatif platform digital.
Artikel ini pertama kali diterbitkan pukul 18.38 WIB pada 15 Januari 2026 dan diperbarui pukul 23.40 EST di hari yang sama.
Sir Keir Starmer memberi sinyal terkuat bahwa Partai Buruh tengah mempertimbangkan larangan anak usia di bawah 16 tahun menggunakan media sosial—langkah yang akan menjadi perubahan besar lainnya dari Pemerintah.
Perdana Menteri menyatakan belum menutup kemungkinan menerapkan larangan media sosial bagi anak muda, mirip dengan yang dilakukan Australia. Ia menegaskan bahwa berbagai pilihan tengah dipertimbangkan sebagai respons terhadap tekanan dari para pendukungnya.
Meskipun sebelumnya menolak larangan semacam itu, kini Sir Keir Starmer justru mengisyaratkan dukungannya. Langkah ini muncul setelah Kemi Badenoch bersumpah Partai Konservatif akan memblokir anak di bawah 16 tahun dari media sosial jika menang dalam pemilu mendatang.
Pemerintah kini semakin diperhadapkan pada desakan untuk meniru langkah Australia yang bulan lalu menjadi negara pertama melarang anak muda pakai media sosial. Para anggota parlemen diam-diam mendorong Partai Buruh agar segera menyusul kebijakan tersebut.
Wes Streeting mendesak agar pemerintah segera bertindak mengekang anak-anak dari media sosial, lantaran khawatir platform tersebut menurunkan peluang hidup generasi muda.
Menteri Kesehatan Inggris memperingatkan bahwa teknologi media sosial telah berkembang tanpa memahami dampaknya. Ketika ditanya apakah ia mendukung larangan media sosial untuk anak di bawah 16 tahun, Streeting mengatakan kepada Sky News bahwa ia mendukung langkah-langkah di bidang ini.
Rencana ini diprediksi akan menjadi pembahasan utama pekan depan, ketika House of Lords memutuskan akan menyetujui atau menolak usulan amandemen dari Partai Konservatif terhadap RUU kesejahteraan anak dan sekolah. Amandemen tersebut secara tegas melarang anak berusia di bawah 16 tahun menggunakan media sosial.
Jika usulan ini disetujui, giliran Dewan Rakyat yang akan memperdebatkannya. Para anggota parlemen dari Partai Buruh sudah diminta agar tidak menentang dan justru mendukung amandemen tersebut, sehingga muncul desas-desus bahwa Pemerintah bisa saja langsung mengambil langkah cepat.
Perdana Menteri Sir Keir Starmer, yang sebelumnya menolak gagasan larangan media sosial ala Australia untuk anak di bawah 16 tahun, kini berbalik arah. Ia menyatakan bahwa “semua pilihan kini terbuka.”
Downing Street menyebut bentrok mereka dengan X soal Grok AI pekan ini sebagai ‘bukti’ bahwa langkah mereka tepat.
Setelah sinyal awal pekan ini bahwa ia bisa saja mengubah sikap, hari ini Sir Keir Starmer menegaskan: “Kita harus lebih melindungi anak-anak dari pengaruh media sosial.”
Pemerintah Inggris sedang menelaah langkah Australia yang membatasi akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Perdana Menteri Keir Starmer menyatakan segala pilihan untuk melindungi anak-anak tetap terbuka, termasuk kemungkinan larangan serupa di Inggris.
Yang paling saya waspadai adalah balita yang terlalu lama menatap layar. Karena itulah kami jadi pemerintah pertama yang turun tangan: anak-anak kini mulai sekolah usia empat tahun dan ikut kegiatan kelas, sebab sebelumnya mereka habiskan waktu terlalu lama di depan layar.
Perdana Menteri menyatakan bahwa pemerintah akan melangkah lebih jauh guna menjamin keselamatan anak-anak.
Pemerintah tengah membahas larangan tersebut, tapi sebagian pihak khawatir pelaksanaannya di Australia tak semudah yang dibayangkan.
Pejabat juga menolak gagasan larangan total seperti yang disuarakan NSPCC dan yayasan pencegahan bunuh diri Molly Rose Foundation; keduanya menegaskan bahwa memblokir media sosial bagi anak di bawah 16 tahun bukan solusi yang tepat.
NSPCC menegaskan bahwa pelarangan total media sosial bagi anak di bawah 16 tahun adalah jalan pintas yang terlalu sederhana untuk persoalan rumit. Sementara itu, Molly Rose khawatir larangan malah memicu dampak negatif di ruang daring yang tak terawasi, alih-alih mendorong platform untuk benar-benar mendesain layanan yang aman bagi anak-anak.
Andy Burrows, kepala eksekutif yayasan itu, menegaskan pemerintah wajib menyikapi desakan orang tua dengan menerapkan aturan yang didukung bukti ilmiah, bukan sekadar larangan sosial media yang terdengar populer karena justru berpotensi membawa lebih banyak risiko daripada manfaat.
Seorang sumber menyebut Pemerintah tidak menghindar dari konfrontasi dengan perusahaan teknologi raksasa, menyusut perdebatan pekan ini dengan X soal Grok AI yang oleh Downing Street disebut sebagai “pembenaran” atas kebijakan mereka.
Juru bicara pemerintah menyatakan bahwa melalui Undang-Undang Keamanan Online, pemerintah telah mengambil langkah-langkah paling tegas di dunia untuk memastikan anak-anak mendapatkan pengalaman daring yang sesuai usianya, sekaligus mewajibkan perusahaan media sosial melindungi anak-anak dari konten berbahaya.
“Meski belum masuk dalam rencana, larangan media sosial untuk anak-anak tetap kami kaji berdasarkan data. Tujuannya, menemukan titik aman: anak terlindung dari risiko sekaligus tetap bisa menikmati sisi positif dunia digital.”
