LEBAK,
siber.news | Aroma tidak sedap menyengat dari realisasi APBD Lebak 2025. Gerakan Aksi Moral Mahasiswa (GAMMA) resmi mengepung Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak pada Selasa (20/01/2026), menuntut audit total atas karut-marut tender dan sistem e-purchasing yang diduga menjadi ladang bancakan.
Mahasiswa menilai proses pengadaan barang dan jasa di Lebak saat ini hanyalah sandiwara administratif. Mulai dari perencanaan yang dipaksakan hingga eksekusi lapangan yang asal-asalan, semuanya dituding mengarah pada satu muara: tindak pidana korupsi yang sistematis.
Ironi memuncak ketika proyek yang diduga bermasalah justru merupakan paket yang berada di bawah “ketiak” Kejari Lebak melalui label Proyek Strategis Daerah (PSD). Pendampingan hukum yang seharusnya menjadi pagar pengaman, kini justru dipertanyakan efektivitasnya oleh massa aksi.
“Sangat memalukan jika proyek yang didampingi Jaksa malah bermasalah. Ini menimbulkan tanda tanya besar, apakah pendampingan itu untuk mengawasi atau justru menjadi tameng bagi oknum nakal?” tegas Koordinator Lapangan GAMMA, Ago, dalam orasinya yang membakar semangat.
Salah satu borok yang disorot tajam adalah proyek Penataan Alun-Alun Rangkasbitung senilai Rp 4,9 miliar. Proyek yang dikerjakan PT Multi Jaya Dikasa ini dianggap jauh dari kata memuaskan dan patut dicurigai adanya penyimpangan spesifikasi.
Tak berhenti di situ, GAMMA juga membidik “duet maut” renovasi Puskesmas Sobang dan Puskesmas Pajagan senilai total Rp 5,2 miliar. Kedua proyek yang didanai DAK Fisik ini dikuasai oleh bendera yang sama, yakni CV Bangun Kokoh Sejati, yang kualitas pekerjaannya kini digugat publik.
Massa diterima langsung oleh Kasi Pidsus Kejari Lebak. Tanpa basa-basi, GAMMA menyodorkan dokumen laporan resmi (LP) sebagai bukti otentik bahwa mahasiswa tidak hanya sekadar “teriak” di jalanan, tapi membawa data yang siap diuji secara hukum.
GAMMA mendesak Kejari Lebak untuk tidak “masuk angin”. Pemanggilan terhadap kontraktor dan pejabat pembuat komitmen (PPK) harus segera dilakukan demi menjaga marwah institusi Adhyaksa yang mulai diragukan oleh masyarakat Lebak.
Bagi mahasiswa, penggunaan anggaran publik bukan untuk memperkaya kelompok tertentu melalui kualitas bangunan yang rapuh. Setiap rupiah dari pajak rakyat harus kembali dalam bentuk pembangunan yang kokoh dan fungsional, bukan sekadar simbol seremonial.
Tuntutan ini menjadi ujian nyali bagi Kejari Lebak. Jika korps baju cokelat ini terkesan lembek dan lamban, GAMMA mengancam akan membawa “bola panas” ini langsung ke Kejaksaan Agung RI di Jakarta untuk membongkar kegagalan pengawasan di daerah.
“Kami tidak datang untuk bernegosiasi. Kami datang untuk menuntut keadilan bagi rakyat Lebak. Jangan biarkan anggaran miliaran rupiah menguap menjadi kualitas bangunan yang abal-abal,” cetus Ago dengan nada tajam.
Aksi ini ditutup dengan peringatan keras: transparansi adalah harga mati. GAMMA berjanji akan terus mengawal laporan ini hingga ada tersangka yang diseret ke meja hijau, demi memastikan pembangunan di Kabupaten Lebak bersih dari tangan-tangan kotor para pemburu rente.
