Tangerang Selatan,
siber.news | Proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali menuai polemik dan menjadi perhatian publik. Proyek Pemeliharaan Lift Gedung Perkantoran di Gedung Parkir Puspemkot kini dipertanyakan menyusul adanya selisih yang sangat mencolok antara anggaran yang disiapkan dengan nilai perkiraan harga pelaksanaannya.
Proyek vital yang bertujuan menjamin kelancaran fungsi gedung parkir tersebut berada di bawah pengelolaan dan tanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Tangerang Selatan. Proses lelangnya telah selesai dan memunculkan sejumlah kejanggalan yang memerlukan klarifikasi segera.
Berdasarkan dokumen resmi yang tertera di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), proyek pemeliharaan lift ini mengalokasikan Pagu Anggaran yang sangat besar, yakni mencapai Rp 2.100.000.000,00 atau Dua Miliar Seratus Juta Rupiah. Pagu ini merupakan batas maksimal anggaran yang ditetapkan oleh instansi.
Namun, kejanggalan muncul saat menilik besaran Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh DCKTR. Nilai HPS proyek ini ditetapkan hanya sebesar Rp 399.822.000,00, yakni Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah.
Disparitas ini menjadi titik krusial. Perbedaan nilai antara Pagu Anggaran dan HPS tercatat mencapai lebih dari lima kali lipat. Jarak yang terlampau jauh antara pagu (anggaran maksimal) dan HPS (biaya perkiraan wajar) mengindikasikan adanya perencanaan anggaran yang tidak efisien atau potensi penggelembungan dana pada fase penetapan pagu.
Proyek ini sendiri telah dimenangkan oleh kontraktor Panca Rekayasa Karya. Sorotan publik semakin tajam mengingat perusahaan tersebut tercatat sebagai peserta tunggal dalam proses lelang proyek pemeliharaan lift ini.
Kejanggalan ini diperparah dengan dugaan bahwa identitas legalitas perusahaan pemenang, apakah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Persekutuan Komanditer (CV), belum terkonfirmasi secara jelas dalam dokumen lelang. Ketiadaan kejelasan legalitas ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai validitas dan kualifikasi badan usaha yang diizinkan memenangkan proyek pemerintah.
Kondisi peserta tunggal dalam lelang, terutama untuk proyek dengan pagu besar dan keraguan legalitas, sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai tingkat kompetisi yang sehat. Minimnya peserta berpotensi menyebabkan harga penawaran yang kurang optimal dan dapat merugikan keuangan daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media belum mendapatkan keterangan resmi maupun hak jawab dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Tangsel terkait berbagai kejanggalan dalam proses pengadaan ini, termasuk penetapan HPS dan status legalitas pemenang.
Kejanggalan ini langsung memicu reaksi keras dari lembaga pengawasan anti-korupsi di Tangerang Raya. Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) secara terbuka menuntut transparansi dan meminta aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan.
Holida Nuriah ST, Koordinator GMAKS Tangerang Raya, secara lugas menyampaikan kekecewaannya. “Kami melihat adanya kejanggalan serius. Selain disparitas anggaran, munculnya pemenang tunggal yang legalitasnya tidak terungkap jelas apakah PT atau CV, semakin memperkuat indikasi adanya proses yang tidak transparan. Ini jelas merupakan persekongkolan yang terstruktur yang harus diusut tuntas,” tegas Holida.
Oleh karena itu, GMAKS mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan dan kepolisian, untuk segera mengambil langkah konkret. Pihaknya menuntut dilakukannya audit menyeluruh dan penyelidikan terhadap Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk memastikan tidak ada kerugian negara dalam proyek ini.
Publik menanti kejelasan dan transparansi dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan terkait polemik ini. Diharapkan agar proses pemeliharaan lift gedung parkir Puspemkot dapat dipertanggungjawabkan sesuai kaidah akuntabilitas pengadaan barang dan jasa demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien.
