SERANG,
siber.news – Proses seleksi Calon Kepala Sekolah (Cakep) untuk jenjang SMA, SMK, dan SKh Negeri di bawah naungan Pemerintah Provinsi Banten kini diterpa isu miring. Beredar kabar bahwa mekanisme penentuan pimpinan sekolah tersebut diduga diwarnai praktik permainan uang dan jual beli jabatan.
Dugaan ini memicu kekhawatiran di kalangan publik, mengingat posisi kepala sekolah merupakan jabatan strategis yang seharusnya diisi berdasarkan kompetensi, integritas, dan rekam jejak yang mumpuni melalui sistem manajemen talenta yang transparan.
Tanggapan Keras dari GMAKS Menanggapi isu tersebut, Ketua Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS), Saeful Bahri, angkat bicara. Ia menyatakan bahwa jika dugaan permainan uang ini benar terjadi, maka hal tersebut merupakan sebuah kemunduran besar bagi dunia pendidikan di Provinsi Banten.
“Kami sangat menyayangkan jika proses seleksi ini dikotori oleh praktik transaksional. Jika kepala sekolah dipilih karena ‘mahar’, maka integritas pendidikan kita sedang dipertaruhkan. Pemimpin yang lahir dari permainan uang tidak akan fokus pada kualitas siswa, melainkan hanya berpikir bagaimana caranya mengembalikan modal,” tegas Saeful Bahri.
Ia juga menekankan bahwa praktik semacam ini mencederai semangat reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang seharusnya bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Desakan untuk Audit Investigatif GMAKS mendesak agar Inspektorat Provinsi Banten segera turun tangan melakukan audit investigatif terhadap seluruh tahapan seleksi yang telah berjalan. Transparansi dalam penilaian hasil seleksi menjadi kunci utama untuk mematahkan keraguan masyarakat.
“Harus ada audit menyeluruh dari Inspektorat maupun pihak terkait. Jangan sampai proses seleksi ini hanya menjadi formalitas di atas kertas, sementara realitanya ditentukan oleh kekuatan finansial di bawah meja,” tambahnya.
Kepala Dinas belum merespon Kasus ini menjadi ujian penting bagi integritas tata kelola pendidikan di Banten pada awal tahun 2026 ini, guna memastikan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi wilayah yang suci dari intervensi kepentingan sempit maupun praktik jual beli jabatan. Namun, ketika awak media mencoba menghubungi Kepala Dinas Pendidikan, Jamaludin, hingga berita ini diterbitkan belum merespon.
