TANGERANG, siber.news | 21 November 2025 – Kisruh Proyek Peningkatan Jalan Akses RSUD Kota Tangerang senilai Rp 1,4 Miliar yang terindikasi mangkrak kian meruncing. Setelah sebelumnya pelaksana proyek dikabarkan menghilang menjelang tenggat waktu kontrak, kini upaya konfirmasi terhadap pihak Dinas PUPR Kota Tangerang justru disambut kebisuan.
Faisal, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR, memilih untuk tidak merespon saat dikonfirmasi oleh awak media mengenai progres proyek yang kini menjadi sorotan publik. Panggilan telepon dan pesan singkat yang dilayangkan terkait kelanjutan proyek vital ini tidak mendapat balasan.
Padahal, sebagai PPTK, Faisal memegang peran kunci dalam pengawasan teknis dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan spesifikasi kontrak. Keengganannya untuk memberikan keterangan memperkuat dugaan adanya masalah serius dalam pengawasan internal.
Tidak hanya PPTK, sikap serupa juga ditunjukkan oleh pimpinan tertinggi di instansi tersebut. Taufik Syahzaeni, Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang, juga tak merespon upaya konfirmasi yang dilakukan media.
Sikap bungkam dari kedua pejabat berwenang ini-mulai dari level teknis hingga pucuk pimpinan dinas-tentu saja menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat. Keadaan ini semakin memperburuk citra Dinas PUPR di mata publik yang menuntut transparansi dan akuntabilitas atas penggunaan anggaran daerah senilai miliaran rupiah.
Sementara proyek Peningkatan Jalan Akses RSUD Kota Tangerang terancam tidak selesai tepat waktu, bahkan terancam putus kontrak, kejelasan dari pihak pemerintah daerah menjadi krusial.
”Publik berhak tahu mengapa proyek ini bisa macet, apalagi ini jalan akses vital. Sikap diam dari PPTK dan Kepala Dinas PUPR hanya menambah daftar pertanyaan dan dugaan adanya kelalaian,” ujar Aktivis Gerakan Moral Anti Kriminalitas, Holida Nuriah ST.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas PUPR Kota Tangerang mengenai langkah konkret yang akan diambil untuk menyelamatkan proyek yang terancam gagal rampung jelang batas kontrak yang kian sempit.
