siber. news, Kota Serang, Banten — Transparansi kembali menjadi sorotan di dunia pendidikan nonformal.
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rizkiatussamil yang berlokasi di kecamatan cipocok kaya kota serang menolak memberikan data lengkap siswa kepada wartawan, tanpa menyebutkan alasan yang jelas.
Bahkan, permintaan informasi tersebut dianggap “sudah di luar kapasitas” oleh pihak pengelola.
Dalam komunikasi yang diterima redaksi, pengelola PKBM menyatakan bahwa jumlah siswa mencapai 165 orang, namun kehadiran dalam kegiatan belajar tidak menentu karena sebagian siswa bekerja dan lainnya tinggal di pesantren salafiah.
“Kadang lebih dari 20, kadang di bawah itu, silih berganti,” ujar kepala PKBM Rizkiatussamil, Yani Murlayani kepada media siber. merujuk pada peserta kegiatan Tatap Muka Akademik (TKA) yang disebut hanya berjumlah 20 orang dan tidak tetap.
Ketika diminta data konkret terkait daftar siswa, kehadiran, dan peserta TKA, pengelola menolak memberikan informasi tersebut.
“Mohon maaf yah ini sudah di luar kapasitasnya,” tulisnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Ia juga menyebut bahwa di era digital, masih ada pihak yang “bicara data fiktif”, dan menegaskan bahwa sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan) hanya menerima data lengkap dan akan menolak jika siswa sudah terdaftar di lembaga lain.
Penolakan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang akuntabilitas lembaga pendidikan nonformal yang menerima dana operasional dari negara.
Apalagi, pengelola menyebut bahwa tidak semua siswa yang terdaftar mendapatkan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), karena sistem Kemendiknas yang menentukan berdasarkan usia.
Kegiatan belajar di PKBM Rizkiatussamil saat ini disebut berlangsung secara daring melalui grup WhatsApp, dengan jadwal Sabtu-Minggu yang terganggu akibat renovasi ruang kegiatan. Sementara hari Rabu difokuskan pada kegiatan ketahanan pangan dan pertanian.
Penolakan terhadap permintaan data oleh jurnalis menimbulkan kekhawatiran akan praktik tertutup di lembaga pendidikan yang seharusnya menjunjung tinggi transparansi.
Dalam konteks publik, data pendidikan bukan hanya milik lembaga, tetapi juga hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana proses belajar berlangsung dan siapa saja yang terlibat di dalamnya.
Tak hanya itu, bahkan Masyarakat berhak tau atas pengelolaan dana BOSP PKBM dikota serang (BA)
