Serang,
siber.news |10 Desember 2025 – Dugaan skandal tender dan praktik monopoli kini mencuat di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang. Diduga settingan, hanya satu nama, PT. Wahana Agung Mandiri, yang secara mengejutkan berhasil menguasai dua paket pekerjaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan total nilai kontrak fantastis, lebih dari Rp 11,4 Miliar!.
Aksi borong proyek ini meliputi PJU di Jalan Kota dan PJU di Perumahan, yang secara otomatis menjadikan PT. Wahana Agung Mandiri sebagai penguasa tunggal infrastruktur penerangan jalan di wilayah tersebut. Proyek PJU Jalan Kota saja bernilai Rp. 10.543.843.551,21 dari HPS Rp. 11.460.699.512,18.
Kemenangan ganda ini memicu pertanyaan serius, terutama melihat pola persaingan yang terkesan ‘dibersihkan’ di tahap evaluasi, yang menggunakan metode Harga Terendah Sistem Gugur. Pada tender PJU Jalan Kota, dua pesaing kuat, Zona Multi kreasindo dan Berkat Energi Solusi Indonesia, tersingkir dengan alasan yang diperdebatkan.
Zona Multi Kreasindo, misalnya, digugurkan di evaluasi teknis karena masalah sepele—Surat Dukungan Bahan untuk kabel NYM 2×2.5 mm2 (Merk KMI) dianggap tidak dilengkapi surat penunjukan resmi dari distributor/produsen. Kondisi ini disinyalir sebagai alasan teknis yang dipakai untuk menyingkirkan pesaing demi memuluskan jalan.
Kondisi makin mengkhawatirkan pada tender PJU Perumahan (HPS Rp. 889 Juta). Berita Acara mencatat, dari 21 peserta yang mendaftar, hanya satu peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu PT. Wahana Agung Mandiri. Minimnya partisipasi ini menguatkan indikasi bahwa paket ini memang sudah ‘disediakan’ untuk pemenang.
Penguasaan pasar infrastruktur oleh satu perusahaan ini, yang dimungkinkan oleh eliminasi pesaing dan minimnya partisipasi, mengundang spekulasi liar dan mengancam kualitas pekerjaan serta prinsip akuntabilitas publik. Dana APBD Tahun 2025 yang digelontorkan untuk proyek PJU ini sangat besar.
Sayangnya, ketika media mencoba meminta klarifikasi atas dominasi tunggal dan indikasi kejanggalan tender yang disinyalir terstruktur ini, pihak-pihak berwenang di Dinas Perhubungan Kota Serang justru kompak bungkam.
Pejabat Pembuat Komitmen Teknis (PPTK) Dinas Perhubungan tidak merespons panggilan telepon seluler. Sikap serupa juga dipertontonkan oleh pimpinan tertinggi di Dinas Perhubungan Kota Serang, yang memilih untuk membisu total dan menolak menanggapi konfirmasi media.
Kebisuan pejabat Dishub ini, mulai dari level PPTK hingga Kepala Dinas sendiri, adalah bukti terselubung yang semakin mempertebal keraguan publik, yang disinyalir sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab. Di tengah derasnya sorotan, transparansi dan akuntabilitas menjadi barang mahal di instansi publik.
Kini, masyarakat hanya bisa berharap bahwa proyek Rp 11,4 Miliar yang disinyalir bermasalah ini-yang kini didampingi Kejaksaan Negeri Kota Serang-tidak berakhir sebagai pekerjaan yang gelap, sejalan dengan sikap pejabatnya yang enggan memberi terang.
