Jakarta, Jumat 16 Januari 2026 pukul 17.06 WIB – Seorang pakar hukum menilai, perselisihan antara Indodax dan BoxTcoin yang kini ramai di media sosial berpotensi berkembang menjadi kasus pidana.
Sengketa antara Indodax dan BoxTcoin kini memasuki babak baru. Seorang pakar hukum menyatakan, konflik yang kian memanas ini berpotensi berubah menjadi kasus pidana jika ditemukan unsur penipuan atau penggelapan dana nasabah.
Jakarta – Abdul Fickar Hadjar, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, menyatakan bahwa perselisihan antara bursa kripto Indodax dan nasabah BoxTcoin yang kehilangan aset karena gangguan sistem internal berpotensi dilanjutkan ke ranah pidana.
Ia menegaskan, sengketa ini tak hanya soal wanprestasi atau pelanggaran kontrak. Kalau nanti terbukti ada niat jahat atau kelalaian berat yang bikin nasabah dirugikan, perkara ini bisa naik kelas jadi masalah pidana.
“Bila nasabah dirugikan karena asetnya dikuasai atau dikelola secara tidak sah, perbuatannya bisa masuk ke ranah penggelapan,” ujar Fickar kepada wartawan, Jumat (16/1).
Dia menegaskan, berdasarkan POJK 22/2023 soal perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, pelaku usaha wajib menanggung kerugian yang dialami nasabah.
Ketentuan itu menyatakan bahwa pelaku usaha wajib mengganti rugi apabila ada kerugian yang muncul akibat kesalahan, kelalaian, atau tindakan yang melanggar hukum.
Menurut Fickar, penyelesaian pelanggaran ini hanya lewat mediasi dinilai belum menyentuh inti permasalahan.
Menurutnya, penyelesaian secara administratif atau perdata harus juga diimbangi dengan tindakan pidana agar ada efek jera.
“Mediasi memang bisa dipakai untuk menyelesaikan soal kontrak dan perlindungan konsumen. Tapi kalau sudah ada indikasi tindak pidana, proses hukum pidana tetap harus dilanjutkan,” katanya.
Menurut Abdul Fickar Hadjar, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, perselisihan antara Indodax dan nasabah BoxTcoin bisa jadi berujung pada proses hukum pidana.
Jakarta – Sengketa antara Indodax dan BoxTcoin yang sempat ramai di media sosial bukan sekadar masalah bisnis. Pakar hukum menyebut potensi tindak pidana ikut tercium, mengingat dugaan kerugian besar yang menimpa nasabah.
