TANGERANG SELATAN,
siber.news | Tabir gelap menyelimuti penanganan kasus peredaran obat psikotropika dan Daftar G di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan. Kedatangan awak media pada Selasa (20/01/2026) untuk menagih transparansi atas pengungkapan kasus di Serpong Utara justru disambut dengan pemandangan janggal: pihak kepolisian bungkam dan hanya menyodorkan selembar kertas resume tanpa kop surat resmi, tanpa nomor laporan, apalagi stempel institusi.
Judul besar “Peristiwa yang Terjadi” di atas kertas putih polos itu seolah menjadi simbol rapuhnya akuntabilitas kepolisian dalam menangani perkara yang mengancam generasi muda. Kertas “tak bertuan” tersebut merinci penyitaan zat berbahaya seperti Alprazolam, Clonazepam, hingga Tramadol, namun ketiadaan identitas resmi pada dokumen tersebut memicu pertanyaan mendasar: apakah ini sebuah laporan hukum yang sah atau sekadar upaya formalitas untuk meredam kejaran pers?
Sikap tertutup yang dipertontonkan aparat di Mapolres Tangsel hari ini mengindikasikan adanya sumbatan informasi yang tidak sehat dalam sebuah institusi penegak hukum. Ketika awak media meminta konfirmasi lisan mengenai status hukum tersangka S dan MF, para pejabat berwenang seolah mendadak “amnesia” dan enggan memberikan pernyataan resmi di depan kamera, meninggalkan tanda tanya besar tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar penyidikan.
Ketidakjelasan ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan menyangkut integritas barang bukti yang nilainya fantastis. Tanpa adanya transparansi melalui nomor Laporan Polisi (LP) yang bisa diakses publik, kekhawatiran akan adanya “permainan” dalam proses hukum atau potensi penyusutan barang bukti menjadi narasi miring yang sulit dihindari oleh masyarakat sipil yang kritis.
Fenomena toko kosmetik yang menjual obat keras secara ilegal di Tangerang Selatan telah menjadi rahasia umum yang meresahkan. Namun, jika penindakannya dilakukan dalam ruang gelap tanpa keterbukaan informasi, maka kepercayaan publik terhadap jargon “Polri Presisi” akan runtuh, berganti menjadi kecurigaan bahwa penegakan hukum hanya tajam di atas kertas namun tumpul dalam transparansi.
Akses informasi yang diputus hari ini menunjukkan adanya degradasi profesionalisme dalam melayani hak publik untuk tahu. Pemberian kertas tanpa kop surat kepada jurnalis bukan hanya bentuk ketidaksiapan birokrasi, tetapi bisa dibaca sebagai upaya meremehkan tugas kontrol sosial yang dijalankan oleh media massa sebagai pilar keempat demokrasi.
Publik kini bertanya-tanya, mengapa untuk kasus dengan barang bukti sebanyak itu, kepolisian tampak sangat defensif? Jika memang penangkapan tersebut dilakukan sesuai prosedur, seharusnya Polres Tangsel dengan bangga memaparkan keberhasilannya, bukan justru memberikan data mentah yang validitasnya secara administratif patut diragukan karena tidak memiliki legitimasi surat resmi.
Kekhawatiran kian memuncak saat mengingat bahwa peredaran psikotropika jenis benzo dan obat daftar G seringkali melibatkan jaringan yang gurita. Bungkamnya pihak Polres hari ini seolah memberikan sinyal bahwa ada rantai informasi yang sengaja diputus, entah untuk kepentingan pengembangan kasus atau untuk melindungi lubang-lubang prosedur yang enggan terekspos ke permukaan.
Langkah awak media yang mendatangi Mapolres hari ini adalah bentuk peringatan bahwa publik tidak bisa lagi disuapi dengan informasi “setengah matang”. Selembar kertas tanpa identitas institusi yang diberikan petugas tidak akan pernah cukup untuk menjawab keraguan atas komitmen pemberantasan narkoba di wilayah penyangga ibu kota ini.
Hingga berita ini diturunkan, kebisuan masih menyelimuti koridor-koridor Polres Tangsel terkait alasan teknis pemberian kertas “bodong” tersebut. Masyarakat kini menunggu, apakah Kapolres akan turun tangan menjernihkan polemik ini, atau membiarkan institusinya terus dicap sebagai lembaga yang alergi terhadap transparansi dan kritik jurnalistik.
