Senin, 19 Januari 2026 – 21.30 WIB
Jakarta—Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memerintahkan Direktur Jenderal Pembangunan Administrasi Wilayah untuk terus melaporkan perkembangan pemulihan bencana di Aceh melalui pos rehabilitasi dan rekonstruksi yang terintegrasi dengan Pusat Komunikasi Sosial Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Baca juga:
Menteri Dalam Negeri, Tito, mengungkapkan bahwa beberapa daerah menggelontorkan Rp1 miliar dari APBD-nya hanya untuk kebutuhan makanan.
“Untuk komunikasi publik di Aceh, pos komando harus secara khusus menampilkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Aceh, lengkap dengan kemajuan hariannya, serta kontak person Bapak Safrizal, Direktur Jenderal Pembangunan Adwil Kementerian Dalam Negeri, mantan pelaksana tugas Gubernur Aceh (2024-2025), yang juga merupakan putra Aceh,” ujar Tito dalam pernyataannya di Jakarta, Senin, 21 Januari 2006.
yang Anda berikan hanya berisi simbol kotak (□), sehingga tidak ada isi yang bisa diterjemahkan atau dirapikan. Mohon kirimkan kembali teks berita yang dimaksud agar saya bisa membantu menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia yang natural dan rapi.
HK mendukung pemulihan konektivitas infrastruktur di Aceh.
foto:
- Dokumentasi Hutama Karya.
Baca juga:
Kementerian Pertanian mulai memulihkan lahan sawit yang rusak akibat bencana di Aceh-Sumatra dengan anggaran Rp5 triliun.
Salah satu fokus utama adalah stasiun rehap dan rekonstruksi. Diharapkan kontribusi ini dapat memberikan informasi rinci mengenai kegiatan, memantau kemajuan pelaksanaan di lapangan, serta mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat dan terkini.
Pendekatan ini dianggap penting untuk memastikan setiap tahap pemulihan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan daerah yang terdampak.
Baca juga:
Menteri Dalam Negeri mengungkapkan persyaratan pemilihan daerah melalui RPPD: Undang-undang harus diubah.
Menteri Dalam Negeri menegaskan pentingnya komunikasi publik yang terkoordinasi. Ia berharap informasi terkait penanganan pascabencana dapat disampaikan kepada masyarakat secara konsisten, jelas, dan akurat, sehingga kemajuan pemulihan dan rekonstruksi dapat dipantau secara terbuka dan kepercayaan publik meningkat.
Pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait juga ditekankan agar pelaksanaan program pemulihan dapat dikelola dan diarahkan dengan baik.
Menurut arahan tersebut, Direktur Jenderal Pembangunan Administrasi Regional, Safrizal Zakaria Ali, menyatakan bahwa stafnya siap mengoptimalkan peran tempat rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai pusat data, koordinasi, dan informasi publik.
“Kami siap melaksanakan arahan tersebut, memperkuat peran pos sebagai pusat pengelolaan data, koordinasi antar-sektor, sekaligus sarana komunikasi publik agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat dan bertanggung jawab,” kata Safrizal.
yang Anda berikan hanya berisi simbol kotak kosong (□), sehingga tidak ada isi yang bisa diterjemahkan. Mohon kirimkan teks berita yang sebenarnya agar saya bisa bantu terjemahkan dan rapikan ke dalam bahasa Indonesia yang natural.
Rumah Dinas Gubernur Sumut Bobby Nasution Terendam Banjir
Partainya berkomitmen untuk terus mengawasi Kelompok Kerja Pemulihan dan Rekonstruksi Bencana Sumatra, memperkuat koordinasi antarsektor, mendukung pemerintah daerah, serta mempercepat pemulihan di wilayah yang terdampak agar aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan dapat segera kembali normal.
DPR kritik Pemda boros 1 miliar hanya untuk makanan: tak rasional!
Anggota DPR RI Bahtra Banong: Anggaran Rp1 Miliar untuk Makan-Minum Pemda Tak Masuk Akal
VIVA.co.id
16 Januari 2026
