Siber.news – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Pemantau Korupsi (KPK) Nusantara perwakilan Banten melakukan aksi protes di depan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Serang pada Rabu, 14 Mei 2025.
Dalam orasi yang mereka sampaikan, LSM ini menduga adanya maladministrasi serta perbuatan melawan hukum dan tindak pidana korupsi terkait Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018–2021.
Program yang memiliki total anggaran lebih dari Rp38 miliar untuk Kabupaten Serang ini hingga kini belum sepenuhnya direalisasikan, dengan masih banyak sertifikat hak milik yang belum diterima masyarakat.
Aminudin, perwakilan LSM KPK-Nusantara Banten, menegaskan bahwa pihaknya memiliki bukti kuat terkait dugaan penyimpangan ini.
“Kami telah melakukan kajian dan menemukan bukti-bukti bahwa sertifikat tanah yang seharusnya sudah selesai masih belum diserahkan. Ini adalah indikasi kuat adanya penyalahgunaan anggaran,” ungkapnya di tengah aksi.
Rincian anggaran program PTSL dari 2018 hingga 2021 menunjukkan bahwa dana telah dialokasikan untuk berbagai tahap pengukuran dan pemetaan tanah.
Tahun 2018 dialokasikan Rp7 miliar, 2019 Rp8,7 miliar, 2020 Rp4,6 miliar, dan tahun 2021 Rp17,5 miliar. Namun, hingga tahun 2025, realisasi program tersebut masih dipertanyakan.
LSM KPK-Nusantara memberi ultimatum kepada ATR/BPN Serang untuk menyelesaikan masalah ini dalam waktu 15 hari. Jika tidak, mereka akan melanjutkan aksi dengan mendatangi Kementerian ATR/BPN di Jakarta.
Aksi ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara, terutama dalam program yang berhubungan langsung dengan hak masyarakat. Masyarakat kini menunggu respons dari pihak BPN terkait tuntutan yang disampaikan dalam demonstrasi tersebut.
