siber.news| LSM JAMBAKK (jaringan masyarakat Banten Anti korupsi dan kekerasan ) apresiasi kepada gubernur Banten, Andra Sony untuk membekukan PT. ABM perseroda provinsi Banten. Meskipun di nonaktifkan sementara karena pertanggung jawaban pelaporan keuangan hingga saat ini masih belum bisa terselesaikan, bahkan tahun ini PT .ABM tidak akan menerima untuk penyertaan modal.
Andra Sony menyampaikan ,bahwa pemerintah provinsi Banten tengah fokus dalam membenahi sejumlah badan usaha milik Daerah (BUMD) yang tidak produktif.
Hal senada di ungkapkan oleh Feriyana ketua LSM JAMBAKK kepada awak media bahwa ada beberapa kasus dugaan korupsi PT.ABM yang di laporkan oleh LSM JAMBAKK di Kejati Banten dan di APH di kabupaten atau kota terkait beberapa persoalan kegiatan, seperti pengadaan minyak curah CP10 dan pengadaan sapi Banten berkurban.
Bahkan LSM JAMBAKK sudah memberikan surat kepada BPK RI untuk meminta mengaudit laporan keuangan dan menurunkan tim auditor investigasi agar ada efek jera kepada para pejabat di PT.ABM.
Adapun dana ABM yang di jadikan kerjasama usaha di luar provinsi Banten juga banyak yang masih menjadi piutang hingga saat ini dan piutang tersebut tidak akan bisa tertagih dikarenakan management yang dilakukan oleh personil pejabat ABM yang tidak sesuai prosedur.
Sehingga dana penyertaan modal yang diberikan pemprov sebanyak 80 Miliar tidak akan bisa kembali maupun bertambah,dan seharusnya pihak ABM melibatkan juga Dinas perindag provinsi Banten. Dalam hal pembinaan para pelaku usaha perdagangan agar adanya sinergisitas binaan para pelaku UMKM di Banten.
Maka untuk itu Feriyana menyatakan ada sanki bagi pejabat PT. ABM bukan hanya sekedar sanksi administrasi saja, bahkan sanksi hukum juga harus segera diterima oleh pihak para pejabat ABM.
Tak hanya itu, LSM JAMBAKK juga sudah melaporkan ke APH di kabupaten kota di provinsi Banten sesuai dengan wilayah hukum di mana kegiatan pekerjaan PT.ABM di lakukan, baik pada saat direktur definitif yang dulu maupun plt. Direktur yang sekarang menjabat.
” Sanksi hukum perlu dilakukan agar memberikan efek jera kepada para pejabat ABM dan kita mengharapkan BUMD provinsi bisa memberikan manfaat baik untuk masyarakat Banten maupun pemerintah provinsi Banten,”tegasnya.
