Jakarta,
Siber.news | 01 Oktober 2025 – Kuasa Hukum masyarakat dari tiga desa, Yudi Rijali Muslim, S.H., M.H., dari DPP Advokasi Rakyat Untuk Nusantara, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI, Dr. Habiburahman, S.H., M.H.
Dalam forum tersebut, Yudi menyampaikan sedikitnya ada empat persoalan agraria yang hingga kini masih membelenggu masyarakat Desa Teluk Bayur (Kecamatan Sungai Laur), Desa Suka Karya, dan Desa Pelanjau Jaya (Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat).
“Persoalan agraria ini sudah berlangsung puluhan tahun, masyarakat tiga desa terus berada dalam ketertindasan. Kami berharap Komisi III DPR RI bisa menjadi pintu masuk untuk menghadirkan keadilan,” tegas Yudi Rijali Muslim.
Empat persoalan yang dimaksud, yakni tidak adanya ganti rugi atas pembebasan lahan, penguasaan tanah di luar HGU secara melawan hukum, tidak dipenuhinya kewajiban plasma 20%, serta manipulasi pembentukan koperasi.
Yudi menuding tiga perusahaan sawit sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, yaitu PT Budidaya Agro Lestari (PT BAL), PT Santika Nata Palma (keduanya bagian dari Minamas Group, Malaysia), serta PT Prakarsa Tani Sejati (PT PTS) yang beroperasi di Desa Teluk Bayur.
“Kami tidak anti investasi, tapi investasi jangan sampai menindas. Jika perusahaan menanam sawit di atas tanah masyarakat tanpa ganti rugi, tanpa plasma, itu sama saja merampas hak hidup orang banyak,” ujar Yudi.
Sejumlah anggota Komisi III menyatakan siap menindaklanjuti aduan tersebut, termasuk mendalami dugaan pelanggaran hukum agraria yang dilakukan perusahaan perkebunan.
