siber.news, SERANG | Anggota Komisi III DPRD Banten, Dede Rohana Putra, menanggapi serius dugaan adanya pengaturan dalam pelaksanaan sosialisasi pajak tahun 2025 yang disebut-sebut dilakukan oleh Komisi III.
Ia menekankan bahwa seluruh program merupakan hasil kesepakatan antara dewan dan OPD mitra, dengan tujuan memastikan program berjalan baik dan sesuai aturan.
“Kalau soal transportasi atau hal teknis lain yang disebut diatur oleh dewan, saya akan panggil Bapenda untuk memastikan siapa anggota Komisi III yang dimaksud,” tegas Dede.
Terkait isu kelebihan bayar dan dugaan mark-up anggaran, Dede menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan Inspektorat.
“Seluruh program tahun 2025 memang sedang ditangani Inspektorat sebelum nantinya diperiksa oleh BPK. Jadi, kalau ada indikasi kelebihan bayar, akan jelas terlihat,” ujarnya.
Dede juga menambahkan bahwa dirinya beberapa kali hadir sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi pajak bersama Bapenda dan pihak terkait.
Namun, ia menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Bapenda.
Dengan sikap tegas ini, Dede Rohana menegaskan komitmen DPRD Banten untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap program, khususnya terkait sosialisasi pajak yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Sementara terpisah, Aktivis kota serang Ahmad ikbal turut mengapresiasi langkah cepat komisi III dalam menerima aduan masyarakat.
Melalui sambungan telepon, Ikbal menyatakan siap memberikan data dan fakta kepada inspektorat maupun BPK RI perwakilan Banten untuk mengungkap kelebihan pembayaran dalam program sosialisasi pajak bapenda tahun 2025
“saya kantongi datanya, Transport itu hanya 150.000 x 60 peserta maksimal, kemudian sewa gedung, honor dua narasumber, nasi kotak dan Snack”, ungkapnya, Selasa (20/01/2026)
“Dokumentasi kegiatan juga saya pegang”, tegasnya mengakhiri perbincangan dengan awak media (BA)
