 |
| Musrenbang kecamatan Pagelaran tahun 2018 |
Pandeglang – SBNew, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Pagelaran tahun ini mengusung tema ” Memantapkan Pembangunan Infrastruktur dengan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Menuju Rumah Sehat, Keluarga Sejahtera”.
Acara ini dihadiri oleh unsur Muspika antara lain Kapolsek Pagelaran dan jajarannya, Danramil dan jajaranya, dan OPD lain dari DPMPD dan PUPR, serta undangan lainnya.
Camat Pagelaran Drs. Marda, kegiatan ini merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan atau stakeholders di tingkat kecamatan, untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah terkait, berdasarkan masukan dari hasil Musrenbang Tingkat Desa serta menyepakati rencana kegiatan lintas Desa di kecamatan yang bersangkutan. “Untuk di Kecamatan Pagelaran sendiri tahun 2018 ini akan mengutamakan pembangunan infrastruktur seًperti jembatan dan jalan, “ tegasnya.
Masih dikatakan Marda, masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya.
Musrenbang kecamatan dilakukan setiap tahun pada bulan Februari dengan output berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja SKPD Kecamatan.
Lembaga penyelenggara Musrenbang kecamatan adalah kecamatan dan Bappeda. Kecamatan bertugas untuk menyiapkan teknis penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan serta mempersiapkan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Kecamatan. Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan seluruh Musrenbang kecamatan, mempersiapkan Tim Pemandu, dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan Musrenbang tersebut.
Selain itu, Ade Samsul Aen selaku yang mewakili DPMPD menjelaskan bahwa, pihaknya bersama seluruh jajaran Pemdes telah berupaya secara maksimal untuk mentransparansikan pengelolaan keuangan desa, baik Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa (ADD), termasuk program-program kegiatannya.“Salah satu bentuk upaya transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan di Desa,”paparnya.
