PANDEGLANG,
siber.news | 19 November 2025— Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pandeglang dan Kantor Hukum AM (dipimpin oleh Dr. C. Misbakhul Munir, S.H., M.H.) mencapai kesepakatan kolaborasi penting yang menandai babak baru dalam pelayanan pertanahan di daerah tersebut. Kesepakatan ini lahir dari dialog konstruktif, mengubah polemik kritik menjadi komitmen bersama untuk mempercepat penanganan dan penuntasan isu-isu pertanahan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak ahli waris.
Agus Munir dari Kantor Hukum AM menegaskan bahwa kritiknya selama ini dilandasi niat baik untuk perbaikan sistem. Ia menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung upaya BPN, dengan fokus utama pada transparansi dan efisiensi birokrasi. “Kami akan mengarahkan energi kontrol sosial kami menjadi dukungan nyata, memastikan setiap proses pelayanan berjalan cepat, adil, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku,” ujar Agus Munir.
Di pihak BPN Pandeglang, Kepala Kantor menyambut hangat inisiatif kolaborasi tersebut. Pihaknya mengakui pentingnya masukan dari elemen masyarakat dan kuasa hukum sebagai evaluasi internal. BPN berkomitmen menjadikan kesepakatan ini sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas layanan, menjamin akuntabilitas, dan mempercepat penyelesaian tunggakan berkas pertanahan.
Komitmen bersama ini akan diimplementasikan melalui dua fokus utama: Pertama, Akselerasi Komprehensif penanganan seluruh kasus hak ahli waris yang teridentifikasi mandek. Kedua, Penguatan Komunikasi dan Edukasi hukum pertanahan, yang bertujuan menciptakan mekanisme interaksi yang lebih terbuka dan efektif antara BPN dan masyarakat.
Secara khusus, isu mengenai dugaan pemblokiran hak ahli waris yang sempat menjadi sorotan publik akan segera ditindaklanjuti dengan prioritas tinggi. BPN berjanji melakukan peninjauan ulang secara cermat pada seluruh berkas terkait, memastikan bahwa segala kebijakan penundaan didasarkan pada dasar hukum yang tidak terbantahkan, dan memproses penyelesaian dengan cepat jika persyaratan administrasi telah terpenuhi.
Sinergi strategis antara BPN dan Kantor Hukum AM ini diharapkan memberikan dampak langsung pada peningkatan indeks kepastian hukum pertanahan di Pandeglang. Kesepakatan ini menjadi preseden positif, membuktikan bahwa melalui dialog dan kolaborasi, institusi pemerintah dan kontrol sosial dapat bekerja harmonis demi mewujudkan keadilan agraria bagi seluruh warga.
