Pandeglang,
siber.news – Kepala Dusun (Kadus) Cikayas, Bahrudin, secara resmi mengeluarkan klarifikasi menyusul isu panas mengenai dugaan pemotongan dana Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp50.000 dari setiap KPM. Kadus Bahrudin dengan lantang membantah keras dan menegaskan bahwa isu pungutan liar (pungli) tersebut adalah informasi yang tidak valid.
Bahrudin menekankan bahwa kabar mengenai perintah pemotongan wajib Bansos Kesra itu sepenuhnya tidak benar. Ia memastikan tidak pernah ada instruksi resmi maupun lisan dari dirinya kepada staf manapun, termasuk Abeng, untuk mengambil sebagian dari dana yang merupakan hak mutlak masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa dana sebesar Rp900.000 wajib diterima utuh oleh KPM. Bahrudin mengklarifikasi bahwa jika ada uang yang terkumpul, hal itu bersumber dari inisiatif dan keikhlasan murni dari beberapa penerima sebagai ucapan terima kasih sukarela kepada aparat RT/RW yang telah membantu proses penyaluran.
Dalam upaya menunjukkan transparansi total, Bahrudin menyatakan kesiapan penuh untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia menyambut baik investigasi untuk membuktikan kejujuran dan integritas perangkat desa Cikayas di hadapan Kejaksaan dan Kepolisian Pandeglang.
Untuk mencegah kesalahpahaman di masa mendatang, Bahrudin berjanji untuk memperketat sistem pengawasan internal. Langkah ini diambil guna menjamin bahwa setiap program bantuan sosial di Cikayas tersalurkan bersih, adil, dan bebas dari segala bentuk pungutan atau tekanan.
Melalui klarifikasi tegas ini, Kadus Bahrudin berharap kontroversi yang beredar dapat segera diredam. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk tetap kondusif dan menjamin komitmennya untuk terus melayani warga dengan dedikasi dan kejujuran.
