SERANG,
siber.news | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Banten, Jamaluddin, secara tegas membantah isu adanya praktik jual-beli jabatan dalam proses seleksi Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Ia menyatakan bahwa informasi mengenai adanya permainan uang tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Jamaluddin menjelaskan bahwa saat ini proses yang sedang berjalan belum memasuki tahapan inti pemilihan atau penentuan posisi. Menurutnya, pihak dinas masih melakukan pembenahan administratif secara menyeluruh serta pemetaan terhadap potensi tenaga pendidik yang ada di wilayah Banten demi menjamin kualitas kepemimpinan sekolah.
Dalam keterangannya, Jamaluddin merinci bahwa mekanisme untuk menduduki jabatan kepala sekolah memiliki alur yang sangat ketat dan birokrasi yang panjang. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sosok yang terpilih nantinya benar-benar memiliki integritas dan kompetensi yang dibutuhkan untuk memajukan dunia pendidikan.
Berdasarkan data resmi Dindikbud Banten, antusiasme guru untuk mengikuti seleksi ini sangat besar, di mana tercatat sebanyak 7.000 guru mendaftarkan diri pada tahap awal. Namun, proses penyaringan dilakukan secara sangat selektif sejak tahap verifikasi berkas demi menjaring kandidat yang paling memenuhi syarat.
Setelah melalui proses verifikasi dokumen yang tertuang dalam surat nomor 800.1/21329-Dindikbud/2025 mengenai Seleksi Administrasi Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS), mayoritas pendaftar dinyatakan gugur. Tercatat hanya 900 guru yang dinyatakan lolos dan berhak melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya.
Jamaluddin mengonfirmasi bahwa angka tersebut menunjukkan betapa ketatnya standar yang diterapkan oleh dinas saat ini. “Sudah ada 900 pendaftar yang lolos seleksi administrasi. Prosesnya masih berjalan dan cukup panjang,” ujarnya melalui telepon selulernya, Minggu (18/1/2026).
Tingkat kompetisi pada seleksi tahun ini tergolong sangat tinggi karena terbatasnya kuota yang tersedia. Dindikbud Banten menyebutkan bahwa posisi kepala sekolah yang akan diisi hanya berjumlah sekitar 40 kursi, yang tersebar di berbagai wilayah di Provinsi Banten.
Secara matematis, persaingan ini menuntut seorang pendaftar untuk menyisihkan setidaknya 22 kandidat lainnya guna menduduki satu jabatan tersebut. Kondisi ini menepis anggapan bahwa jabatan bisa didapatkan dengan mudah melalui jalur transaksional atau permainan uang.
Jamaluddin tidak menampik ketatnya persaingan tersebut, namun ia menjelaskan bahwa mekanisme kelulusan juga diatur berdasarkan kebutuhan spesifik tiap wilayah. Hal ini dilakukan agar distribusi kepala sekolah merata dan sesuai dengan tantangan pendidikan di daerah masing-masing.
“Kebutuhannya sekitar 40 posisi, tetapi penentuan akhirnya berbasis wilayah. Sebagai gambaran, jika di satu wilayah dibutuhkan empat kepala sekolah, kami akan menyiapkan cadangan enam hingga tujuh orang yang memenuhi kualifikasi terbaik,” tambah Jamaluddin menjelaskan teknis seleksi.
Mengenai isu miring yang mencuat, Jamaluddin menduga bahwa kegaduhan tersebut kemungkinan merupakan persoalan yang terjadi pada periode kepemimpinan sebelumnya. Sebagai pejabat yang baru mengemban amanah, ia menegaskan fokusnya saat ini adalah melakukan perbaikan sistem agar lebih transparan dan akuntabel.
Sebagai penutup, ia meminta masyarakat dan tenaga pendidik untuk tidak terpengaruh oleh rumor yang belum terbukti kebenarannya. Ia berkomitmen penuh untuk mengawal proses seleksi ini secara objektif hingga melahirkan kepala sekolah yang berdedikasi tinggi bagi kemajuan pendidikan di Banten.
