SERANG,
siber.news | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Banten, Jamaludin, memilih bungkam saat dikonfirmasi terkait mencuatnya dugaan praktik setoran uang dalam proses seleksi calon Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi yang dilakukan awak media melalui pesan singkat maupun panggilan telepon belum mendapatkan respons dari orang nomor satu di Disdikbud Banten tersebut. Sikap tertutup Jamaludin ini seolah memperkuat tanda tanya publik mengenai transparansi proses seleksi kepemimpinan sekolah di Tanah Jawara.
Dugaan adanya “mahar” atau permainan uang ini sebelumnya dilaporkan oleh beberapa sumber yang menyebutkan adanya oknum yang menjanjikan posisi strategis sebagai kepala sekolah dengan imbalan sejumlah uang. Nilai yang beredar di lapangan cukup fantastis, mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah per kursi.
Menanggapi bungkamnya Kadisdikbud, Kata Umum Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) menyayangkan sikap tersebut. Dia menilai, sebagai pejabat publik, Jamaludin seharusnya memberikan klarifikasi untuk menjaga integritas institusi pendidikan.
“Diamnya Kadisdikbud justru menciptakan spekulasi liar di masyarakat. Jika memang proses seleksi dilakukan secara objektif dan berbasis kompetensi, mengapa harus menghindar? Pendidikan di Banten tidak akan pernah maju jika pengisian jabatan kepsek masih didasarkan pada kekuatan uang, bukan kualitas,” ujar Saeful Bahri di Serang.
Kasus ini juga memicu desakan agar Inspektorat Provinsi Banten dan Gubernur Banten segera turun tangan. Publik meminta agar dilakukan audit menyeluruh terhadap hasil seleksi calon kepala sekolah yang baru saja dilaksanakan.
“Kami meminta Gubernur Banten untuk mengevaluasi kinerja Kadisdikbud. Jangan biarkan dunia pendidikan kita tercemar oleh praktik koruptif. Jika terbukti ada permainan uang, hasil seleksi harus dibatalkan demi hukum,” tegasnya.
Sebelumnya, pemberitaan mengenai dugaan pungutan dalam seleksi Kepsek ini telah menjadi perbincangan hangat di kalangan guru dan tenaga kependidikan. Banyak pihak berharap proses rotasi dan mutasi kepala sekolah dilakukan secara profesional demi meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Banten.
Hingga saat ini, pihak Disdikbud Banten belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah apa yang akan diambil untuk menjawab keresahan masyarakat tersebut. (Red)
