Pandeglang
siber.news | Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pandeglang resmi menetapkan Kepala Desa Sidamukti, Karsidi, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Penetapan ini menjadi babak baru setelah serangkaian penyelidikan panjang terhadap pengelolaan keuangan di desa tersebut.
Penyidik menemukan bukti kuat adanya penyelewengan dana yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Bantuan Provinsi (Banprov) tahun anggaran 2022-2023. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan warga diduga kuat dialihkan untuk kepentingan pribadi.
Berdasarkan hasil audit resmi dari Inspektorat, tindakan lancung sang kepala desa ini mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp600 juta. Angka tersebut dianggap sangat signifikan bagi ukuran pembangunan di tingkat desa.
Modus operandi yang digunakan tersangka meliputi pengerjaan proyek fisik yang tidak sesuai spesifikasi hingga laporan kegiatan fiktif. Infrastruktur yang dilaporkan selesai di atas kertas, nyatanya tidak ditemukan wujudnya di lapangan.
Penetapan status tersangka ini diperkuat melalui gelar perkara yang dilakukan di Polda Banten pada akhir Desember 2025 lalu. Penyidik memastikan bahwa seluruh unsur pidana korupsi telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang ada.
Saat ini, Karsidi terancam jeratan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika terbukti bersalah di pengadilan, ia terancam hukuman penjara paling lama 20 tahun dan denda hingga miliaran rupiah.
Meski status hukumnya sudah jelas, publik kini menanti langkah tegas Pemerintah Kabupaten Pandeglang terkait pemberhentian sementara tersangka dari jabatannya. Hal ini penting agar pelayanan publik di Desa Sidamukti tidak terhambat oleh proses hukum yang berjalan.
Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh kepala desa di Pandeglang agar tidak main-main dengan anggaran rakyat. Penegakan hukum yang tajam tanpa pandang bulu diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para koruptor di tingkat desa.
