SERANG,
siber.news | Dugaan karut-marut pengelolaan kuota haji di Provinsi Banten memasuki babak baru yang kian memanas. Setelah sebelumnya mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penyelidikan menyeluruh, Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) kini mengambil langkah lebih tegas. Keputusan ini diambil sebagai respons atas sikap pasif dari pihak otoritas yang dianggap tidak kooperatif dalam memberikan klarifikasi kepada publik.
Langkah eskalasi ini dipicu oleh sikap H. Ahmad Bahir Ghozali, Kepala Bidang (Kabid) Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Provinsi Banten, yang memilih bungkam saat dikonfirmasi. Upaya pencarian informasi yang dilakukan oleh aktivis maupun awak media mengenai dugaan penyimpangan distribusi kuota haji tidak kunjung mendapatkan jawaban resmi, sehingga menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Ketua Umum GMAKS, Saeful Bahri, mengungkapkan kekecewaannya terhadap minimnya transparansi di tubuh Kanwil Kemenag Banten. Menurutnya, sebagai pejabat publik yang mengurusi hajat hidup orang banyak, khususnya para jemaah yang sudah menunggu belasan tahun, Kabid PHU seharusnya memberikan penjelasan yang terang benderang guna menepis isu-isu miring yang beredar di lapangan.
Karena upaya dialogis menemui jalan buntu, GMAKS secara resmi telah melayangkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa kepada pihak kepolisian. Saeful menegaskan bahwa aksi turun ke jalan merupakan jalan terakhir untuk mendesak reformasi birokrasi di lingkungan Kemenag Banten. Ia menilai bungkamnya pejabat terkait adalah indikasi adanya hal yang sedang ditutupi terkait pembagian porsi keberangkatan haji.
Dalam rencana aksinya, GMAKS menuntut agar pihak Kemenag membuka data secara transparan mengenai siapa saja yang berangkat menggunakan kuota tambahan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada jemaah yang “menyerobot” antrean melalui jalur belakang atau praktik transaksional yang merugikan jemaah reguler yang telah mengantre sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
Selain menuntut transparansi, massa aksi juga akan mendesak Kepala Kanwil Kemenag Banten untuk mengevaluasi kinerja Bidang PHU secara total. Jika ditemukan bukti kuat adanya manipulasi porsi, GMAKS meminta agar oknum-oknum yang terlibat segera dicopot dari jabatannya dan diproses secara hukum demi menjaga marwah institusi agama tersebut dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Hingga saat ini, suasana di Kantor Kanwil Kemenag Provinsi Banten terpantau belum memberikan pernyataan resmi terkait ancaman aksi demonstrasi ini. H. Ahmad Bahir Ghozali yang menjadi sorotan utama dalam isu ini masih sulit dihubungi, baik melalui sambungan telepon maupun pesan singkat, yang semakin memperkeruh opini negatif yang berkembang di masyarakat luas.
Aksi unjuk rasa tersebut diperkirakan akan membawa massa dalam jumlah besar dan akan dipusatkan di depan Gedung Kanwil Kemenag Banten dalam waktu dekat. Masyarakat kini menunggu apakah tekanan massa ini mampu membuka tabir gelap pengelolaan haji di Banten atau justru pihak Kemenag tetap bertahan dengan sikap bungkamnya di tengah gelombang protes yang semakin besar.
