TANGERANG,
siber.news | 16 Desember 2025 – Proyek Jembatan Kp. Bayur Sisi Cisadane Barat di Periuk, Kota Tangerang, yang menelan anggaran lebih dari Rp 4 miliar, menjadi perhatian serius publik dan Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) Tangerang Raya mendesak aparat hukum untuk mengusut tuntas indikasi dan dugaan penyelewengan dalam proyek tersebut.
Dugaan penyelewengan dana publik ini mencuat setelah indikasi kualitas rendah ditemukan di lapangan. Proyek yang dikerjakan CV Trisula Utama ini menunjukkan pengerjaan fondasi yang tidak sesuai standar teknis, memicu kekhawatiran tentang keamanan dan daya tahan struktur.
Koordinator GMAKS Tangerang Raya, Holida Nuriah ST, menyatakan bahwa temuan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai akuntabilitas pemerintah daerah. “Anggaran miliaran rupiah, tetapi hasil pengerjaan menunjukkan indikasi yang jauh dari standar. Ini dugaan yang perlu dibuktikan secara hukum,” kata Holida.
Indikasi masalah mutu juga terlihat dari material utama yang digunakan. Di lokasi proyek ditemukan semen merek “Jempolan”, yang memicu dugaan kuat bahwa spesifikasi kualitas yang seharusnya diterapkan pada proyek vital ini telah dilanggar.
Holida mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), Kejaksaan dan Kepolisian, segera bertindak profesional. “Kami menuntut APH segera menyelidiki dugaan tindak pidana ini. Jangan biarkan indikasi buruk ini merusak kepercayaan publik dan membahayakan keselamatan,” tegasnya.
Durasi pengerjaan yang sangat singkat, hanya 65 Hari Kalender, diyakini Holida sebagai indikasi adanya tekanan dalam proyek. Dugaan ini mengarah pada prioritas serapan anggaran, yang mengorbankan kualitas dan prosedur konstruksi yang seharusnya ketat.
Kritik juga ditujukan pada sikap diam Dinas PUPR. Pejabat terkait yang tidak memberikan keterangan kepada media dinilai Holida Nuriah ST sebagai indikasi penghalang informasi. Hal ini semakin menguatkan dugaan adanya ketidakberesan yang coba ditutupi.
Holida Nuriah ST berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas, menuntut blacklist kontraktor dan sanksi tegas bagi oknum PUPR yang terbukti lalai. “Semua pihak yang terlibat harus bertanggung jawab atas indikasi dan dugaan kejahatan yang merugikan uang rakyat ini,” pungkas Koordinator GMAKS.
