Serang, Banten
siber.news | Skandal pengawasan konstruksi kembali mencoreng wajah infrastruktur di Banten. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Banten Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Banten disorot tajam menyusul temuan memalukan: dua kontraktor nekat menerjang Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan menjalankan proyek jalan senilai total lebih dari Rp 30 Miliar di bawah guyuran hujan deras.
Aksi “hajar terus” yang terekam pada Malam Rabu, 5 November 2025, pukul 22:00 WIB, ini tidak hanya mengancam kualitas jalan untuk rusak dini, tetapi juga memunculkan dugaan kuat adanya “kongkalikong” yang sistematis antara pelaksana proyek dan pengawas BPJN. Pekerjaan yang dilakukan saat hujan merupakan pelanggaran fatal terhadap SOP konstruksi dan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Dua Proyek Puluhan Miliar Melanggar Aturan yaitu Dua kontraktor pelaksana, yang bertanggung jawab atas proyek peningkatan jalan strategis di Serang, kedapatan abai terhadap spesifikasi teknis:
Proyek Priyayi – Terumbu (Senilai Rp 11,3 Miliar): Kontraktor pelaksana, CV. Perkasa Raya Mandiri, kedapatan melakukan pengamparan Hotmix saat hujan deras masih mengguyur lokasi.
Proyek Terumbu – Sawahluhur (Senilai Rp 18,9 Miliar): Kontraktor pelaksana, PT. Wijaya Karya Nusantara, nekat melanjutkan pengecoran jalan di bawah curah hujan tinggi pada jam yang sama.
Secara teknis, pengamparan hotmix harus dilakukan pada permukaan kering dan suhu yang tepat agar ikatan aspal merekat sempurna. Demikian pula, pengecoran beton di bawah hujan deras akan mengubah rasio air-semen, melemahkan mutu beton, dan berpotensi menyebabkan retak dini.
Saeful Bahri, Ketua Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS ) yang mengikuti isu ini, mengeluarkan komentar yang sangat pedas. Ia menegaskan bahwa praktik konstruksi di tengah hujan deras adalah tindakan kriminal terhadap kualitas dan uang negara.
“Pekerjaan di bawah guyuran hujan deras ini jelas bukan lagi malprosedur, tapi sudah masuk kategori merusak kualitas secara sengaja!” cetus Saeful Bahri.
Ia menjelaskan dampak teknisnya: “Coran beton yang dikerjakan saat hujan deras akan gagal mencapai kekuatan rencana, dan hotmix tidak akan pernah merekat sempurna pada lapisan dasar. Artinya, umur jalan ini sudah divonis pendek sebelum resmi digunakan. Ini adalah pemborosan anggaran publik yang tak termaafkan.”
Saepul Bahri menilai bahwa keanehan paling besar terletak pada pembiaran di lapangan.
“Di mana pengawas dari BPJN Banten? Di mana konsultan pengawas yang dibayar mahal? Kalau pekerjaan fatal ini dibiarkan berjalan mulus tanpa perintah setop, maka kami menduga kuat ada ‘kongkalikong’ yang sistematis antara kontraktor, konsultan, dan PPK BPJN Banten,” tegasnya.
Ia menuntut ketegasan dari otoritas BPJN. “PPK BPJN wajib hukumnya menolak dan memerintahkan pembongkaran total atas pekerjaan yang sudah telanjur dilaksanakan. Jika ini tidak dilakukan, maka tuduhan pemulusan proyek dengan mengorbankan kualitas demi pencairan dana adalah sah adanya! Kami menuntut BPJN segera bertindak tegas,” tutupnya.
