Siber.news | Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) melayangkan surat klarifikasi kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang, menuntut transparansi penuh atas pelaksanaan anggaran tahun 2025.
Dalam surat bernomor 14/klarf.gmaks/X/25, GMAKS menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mengetahui bagaimana anggaran publik digunakan, terutama dalam sektor layanan kebersihan dan pengelolaan fasilitas umum.
Surat tersebut tidak hanya menuntut data serapan anggaran, tetapi juga menyertakan daftar rinci dokumen yang wajib dibuka kepada publik, mulai dari Rencana Umum Pengadaan (RUP), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak kerja, hingga laporan pelaksanaan dan serah terima pekerjaan.
Dalam keterangannya,ketua umum GMAKS, Saeful Bahri mengatakan bahwa permintaan data tersebut mengacu pada Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 sebagai dasar hukum keterbukaan informasi.
Namun yang paling tajam, GMAKS menyoroti dua isu krusial yaitu Dugaan Manipulasi Retribusi Alun-Alun Barat dan minimnya serapan PAD
GMAKS mempertanyakan mengapa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi alun-alun hanya dipatok Rp40 juta per tahun, padahal potensi pendapatan dari event komersial bisa mencapai Rp10 juta per hari.
Mereka menuntut DLH membuka data realisasi retribusi, klasifikasi event, serta bukti penyetoran ke kas daerah.
“Kalau benar ada kelebihan dana, ke mana alirannya…? kata saeful Bahri kepada media, Rabu (22/10/2025)
Lebih lanjut kata Bahri, pihaknya juga menyoroti dugaan tidak maksimalnya pemeliharaan tujuh unit alat berat milik DLH. Mereka meminta data anggaran pemeliharaan, jadwal perawatan, kondisi terkini alat, serta proses pengadaan suku cadang.
“Dengan jumlah alat yang sedikit, mengapa masih terjadi keterlambatan perbaikan yang menghambat pelayanan publik?” paparnya
Di akhir, Bahri meminta kepada DLH Kota Serang terbuka dan jujur terkait pengelolaan dan serapan PAD
“Ini bukan sekadar permintaan data. Ini adalah panggilan untuk bertanggung jawab kepada publik. Jangan ada ruang gelap dalam pengelolaan anggaran,” Pungkasnya mengakhiri perbincangan (BA)
