TANGERANG,
siber.news | Aksi protes warga Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, yang menanam pohon pisang di tengah jalan rusak parah, memicu reaksi keras dari aktivis sosial. Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) Tangerang Raya menilai fenomena tersebut bukan sekadar luapan emosi, melainkan bukti nyata kegagalan pemerintah dalam memenuhi hak dasar rakyat.
Koordinator GMAKS Tangerang Raya, Holida Nuriah ST, memberikan sindiran pedas terhadap kondisi infrastruktur yang terabaikan selama bertahun-tahun tersebut. Menurutnya, pemandangan “kebun pisang mendadak” di tengah jalan adalah tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang yang selama ini membanggakan jargon pembangunan.
“Ini sangat ironis. Di tengah gemerlap pembangunan kawasan pesisir oleh pihak swasta, akses jalan publik justru hancur lebat. Pohon pisang itu adalah simbol perlawanan sekaligus pengingat bahwa ada hak rakyat yang dirampas oleh ketidakpedulian,” ujar Holida Nuriah ST dengan nada tegas.
Holida menekankan bahwa kerusakan jalan bukan hanya masalah kenyamanan, melainkan menyangkut keselamatan nyawa warga. Ia mempertanyakan transparansi anggaran pemeliharaan jalan yang seharusnya dialokasikan setiap tahun namun tidak terlihat dampaknya di Tanjung Pasir.
“Pejabat jangan hanya duduk di kursi empuk dan menerima laporan di atas kertas. Turun ke lapangan, rasakan penderitaan warga yang setiap hari harus bertaruh nyawa melewati jalan berlubang dan berlumpur itu,” tambahnya lagi.
Lebih lanjut, GMAKS menyoroti bahwa Tanjung Pasir adalah salah satu gerbang wisata di Tangerang. Membiarkan jalan rusak sama saja dengan mematikan potensi ekonomi lokal dan mempermalukan wajah Kabupaten Tangerang di mata wisatawan.
Namun, di tengah gelombang kritik yang semakin panas, respon dari pucuk pimpinan Kabupaten Tangerang justru mengecewakan. Bupati Tangerang terkesan lebih memilih untuk “cuek” dan tidak memberikan tanggapan serius terkait tuntutan warga maupun kritik dari aktivis.
Sikap diam tersebut dinilai sebagai bentuk arogansi kekuasaan. Alih-alih memberikan solusi konkret atau jadwal perbaikan yang jelas, pihak pendopo seolah menutup mata dan telinga dari berita miring yang viral di tengah masyarakat.
“Kalau Bupati cuek, itu tandanya dia sudah mati rasa terhadap penderitaan rakyatnya. Berita miring ini bukan fitnah, ini realitas pahit yang dipotret langsung dari lapangan. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan total,” sentil Holida.
Ketidakhadiran sosok pemimpin dalam krisis kecil seperti ini memberikan kesan bahwa pemerintah hanya hadir saat membutuhkan suara rakyat di musim pemilu, namun menghilang saat rakyat menagih janji pembangunan.
GMAKS mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar jika tuntutan warga tidak segera direalisasikan. Mereka mendesak Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) untuk segera menurunkan alat berat ke lokasi, bukan sekadar melakukan peninjauan tanpa aksi.
“Pohon pisang itu jangan dicabut oleh petugas Satpol PP, tapi dicabut oleh aspal yang rata. Rakyat tidak butuh janji manis atau gaya cuek pejabat, rakyat butuh jalan yang layak untuk menyambung hidup,” pungkas Holida Nuriah ST mengakhiri pernyataannya.
