![]() |
| Saeful Bahri |
: Saeful Bahri/ Ketua Umum GMAKS
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), bahwa Banten dan
sekitarnya akan mengalami kemarau panjang selama 2 (dua) bulan kurang lebih,
tidak bisa dipandang sebelah mata. Kemarau akan berakibat fatal bagi
masyarakat, apabila tidak ditanggulangi dengan baik, akibatnya nyatanya;
kekeringan air bersih, potensi polusi udara, masalah pertanian dan banyak lagi.
Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) menyikapi hal ini, karena akibat yang luar
biasa dari kemarau itu, tentu sangat berhubungan erat dengan hajat hidup orang
banyak, khususnya masyarakat Banten yang akhir – akhir ini menjadi perhatian
GMAKS.
GMAKS mengharapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pro aktif mencari
solusi yang lebih cerdas dalam menanggulangi dampak kemarau dalam dua bulan
kedepan, sesuai prediksi BMKG. Salah satunya soal suplay air dan/ atau
distribusi air bersih, yang belum lama ini sudah dilakukan oleh pihak Polda
Banten, yang diberikan langsung kepada masyarakat, dengan mengirim beberapa
tanki air bersih.
Pemrov Banten belum juga bergerak lebih maksimal sebagaimana yang dilakukan
oleh pihak Polda Banten. Sangat tidak mungkin Pemprov Banten termasuk beberapa
Pemerintah Kabupaten/ Kota yang terdampak di Banten, tidak bisa melakukan
seperti apa yang dilakukan oleh Polda Banten.
dengan tegas mengingatkan Pemprov Banten, agar jangan menunggu jeritan
masyarakat serta dampak sosial, baru akan bergerak. Itu sangat melukai hati
masyarakat Banten dan seolah – olah masalah kemarau bukan masalah serius.
susahnya Pemrov Banten dan Pemkab/ Pemko se Banten yang terdampak kemarau,
mengakomodir Organisasi Perangkat Daerah (OPD) nya masing – masing, seperti
Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutan dan yang terkait, untuk memberikan
solusi dari masalah kemarau itu. Juga, jika perlu buat fasilitas untuk
masyarakat dengan membuat Pos Layanan
Pengaduan Masyarakat, yang mana masyarakat terdampak kemarau dapat membuat
laporannya langsung kepada pemerintah setempat.
harapan ini enggan direalisasikan oleh Pemprov Banten dan Pemkab/ Pemko yang wilayahnya
juga terdampak secepatnya, tunggu saja pekikan rakyat Banten yang menuntut
pemerintahnya sendiri. Padahal, mengantisipasi dampak, lebih baik dari pada memperbaiki
dampak. (***)
