Banten,
siber.news | Belum lama ini pemberitaan adanya kasus dugaan tindak pidana korupsi kouta haji 2024 tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia terhadap 8.400 anggota jemaah haji yang telah antre 14 tahun yang harusnya berangkat jadi batal berangkat pada 2024.
Menurut Ketua umum (Ketum) Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS), Saeful Bahri, menegaskan bahwa pihaknya, mengapresiasi langkah KPK mengusut kasus Kouta Haji 2024 tersebut. Sebab kata dia, dugaan tindak pidana korupsi kouta haji 2024 juga dimungkinkan terjadi di Provinsi Banten. Selasa (26/8).
Berdasarkan Pemberitaan salah satu Media Online, Hal yang ganjil menurut, Ketum GMAKS, yaitu terkait pemberangkatan haji dengan nama inisial S, telah menggunakan kouta haji Provinsi Banten. Padahal (S) yang sebagai Pejabat di Kemenag Lebak, Diduga mendaftar sebagai jama’ah haji baru dua tahun.
Atas temuan itu, ujar Ketum GMAKS, Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera menyelidiki dan mengungkap dugaan tindak pidana korupsi kouta haji 2024 dan 2025 di Provinsi Banten. Jika ini dibiarkan kata dia, akan berdampak buruk terhadap pemberangkatan haji di tahun selanjutnya di Provinsi Banten.
” Kami memohon kepada APH untuk segera menyelidiki kouta haji 2024 dan 2025 di Provinsi Banten, sebab potensi dugaan korupsi kouta haji kental terjadi di Provinsi Banten,” tegasnya.
Sementara itu, H. Bahir Kepala bidang (Kabid) Haji di Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Banten, saat dikonfirmasi oleh awak media, perihal mekanisme pemberangkatan kouta haji, open seat dan sapu juga, lebih memilih bungkam atau tak merespon hingga berita ini dikirim ke redaksi.
