SERANG,
siber.news | Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) resmi melaporkan dugaan korupsi proyek “kosmetik” di Tanjakan Bangangah ke Polda Banten, Kejati, dan BPK RI, Selasa (20/1/2026). Proyek senilai Rp 644.593.500 milik Dinas PUPR Provinsi Banten ini dituding sebagai ajang bancakan anggaran bermodus tanaman sintetis.
Ketua GMAKS, Saeful Bahri, mengutuk keras proyek pemeliharaan rutin yang justru menghamburkan uang rakyat untuk tanaman plastik. Menurutnya, di jalur maut seperti Bangangah, PUPR seharusnya fokus pada struktur dan keselamatan jalan, bukan malah sibuk mempercantik tebing dengan barang fiktif.
“Ini nalar yang sakit. Uang rakyat hampir Rp 650 juta dibuang untuk tanaman plastik di jalur rawan kecelakaan. Ini bukan pemeliharaan jalan, ini proyek akal-akalan untuk merampok uang negara melalui pengelabuan anggaran!” tegas Saeful.
Temuan lapangan GMAKS mengungkap fakta mengerikan: dari kontrak 31.120 unit tanaman sintetis, hanya ditemukan sekitar 8.400 unit yang terpasang. Terdapat lubang fiktif sebanyak 22.720 unit yang tidak jelas rimbanya, namun anggarannya diduga tetap dikuras habis.
Ketimpangan ini memicu kerugian negara yang fantastis, yakni sebesar Rp 470.603.993. Dengan kata lain, hampir 75 persen anggaran proyek ini diduga menguap masuk ke kantong oknum tak bertanggung jawab, menyisakan fisik yang jauh dari spesifikasi kontrak.
GMAKS juga menyoroti adanya aroma persengkongkolan dalam proses E-Katalog. Spesifikasi tanaman diduga kuat telah dikunci untuk memenangkan CV Pandeglang Raya Putri, mengabaikan prinsip kewajaran harga dan transparansi pengadaan barang dan jasa.
“Kami minta Dirreskrimsus Polda Banten segera menyeret PPK, Pokja, hingga Kepala UPTD Pandeglang. Jangan biarkan mereka tidur nyenyak di atas penderitaan rakyat Banten. Ini kejahatan anggaran yang sistematis dan harus dibongkar sampai ke akar-akarnya,” pungkas Saeful.
