TANGERANG, siber.news – Perbaikan rutin Flyover Jenderal Sudirman di Kota Tangerang sedang berjalan. Pekerjaan vital yang dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi Banten ini disorot tajam karena adanya indikasi kurangnya transparansi publik dalam pelaksanaannya.
Pengerjaan saat ini difokuskan pada pengangkatan material dan perbaikan lantai jembatan, yang dilakukan pada malam hari. Konsekuensi dari pekerjaan ini adalah pembatasan operasional flyover di mana arus lalu lintas terpaksa hanya menggunakan satu jalur saja.
Pembatasan jalur tersebut secara langsung menyebabkan penumpukan kendaraan. Pengguna jalan diminta meningkatkan kewaspadaan di tengah ketidaknyamanan, namun mereka tidak mendapat informasi jelas mengenai pihak mana yang bertanggung jawab atas proyek tersebut.
Isu utama proyek ini adalah kurangnya akuntabilitas. Berdasarkan pantauan langsung di lokasi pengerjaan, tidak ditemukan adanya papan proyek resmi yang terpasang. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa proyek yang menggunakan uang rakyat ini dikerjakan tanpa identitas.
Ketiadaan papan proyek secara otomatis menutup akses publik terhadap informasi dasar yang wajib diumumkan. Detail penting seperti alokasi nilai anggaran, durasi kontrak, maupun identitas kontraktor pelaksana, semuanya dirahasiakan. Dugaan adanya upaya untuk menghindari pengawasan publik pun menguat.
Menanggapi hal ini, Ketua DPD LSM Gerakan Indonesia Adil Sejahtera (GIAS) Kota Tangerang, Ajis Pramuji, memberikan statemen tajam.
“Proyek ini dikerjakan dengan uang rakyat, namun informasinya gelap total. Ketiadaan papan proyek dan kerahasiaan anggaran adalah modus operandi klasik untuk menghindari pengawasan. Ini adalah sinyal bahaya bagi akuntabilitas dana negara,” ujar Ajis Pramuji. “Dinas PUPR Provinsi Banten harus segera membuka semua data, jangan sampai publik berasumsi ada aroma penyimpangan di balik layar.”
Sikap tertutup ini patut dipertanyakan. Absennya data-data tersebut berpotensi besar melemahkan pengawasan dan memicu kekhawatiran mengenai akuntabilitas penggunaan dana negara pada proyek infrastruktur utama di Kota Tangerang ini, serta dugaan adanya penyimpangan di balik layar.
