Selasa, 20 Januari 2026 – 20:51 WIB
Jakarta– Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku prihatin atas penangkapan dua kepala daerah dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Juga:
Bupati Pati Sudewo Resmi Jadi Tersangka Pemerasan, Langsung Ditahan!
Dua kepala daerah yang kena OTT KPK yaitu Bupati Pati, Sudewo dan Wali Kota Madiun, Maidi.
“Tentunya kami prihatin kembali terjadi operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh kepala daerah,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Januari 2026.
Baca Juga:
Bahas Nasib Sudewo, Gerindra Jateng Tunggu Pengumuman Resmi KPK
Prasetyo menjelaskan, penangkapan dua kepala daerah ini menjadi bukti bahwa masalah korupsi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diperangi bersama-sama.
“Itu membuktikan bahwa betul-betul masalah korupsi ini menjadi sesuatu yang pekerjaan rumah yang harus bersama-sama kita perangi,” tutur dia.
Baca Juga:
Begini Respons Gerindra Usai Bupati Pati Ditangkap KPK
Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi.
“Berkali-kali dalam berbagai forum, Bapak Presiden terus mengingatkan hal tersebut,” pungkas Prasetyo.
Sebelumnya diberitakan, pada 19 Januari 2026, KPK mengonfirmasi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) ketiga di 2026 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan menangkap Bupati Pati Sudewo.
KPK mengungkap bahwa OTT yang menangkap Sudewo terkait pengisian jabatan perangkat desa di Pati.
Selain itu, KPK juga melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Madiun Maidi.
Penangkapan Maidi terkait dengan dugaan korupsi terkait proyek dan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Kota Madiun, Jawa Timur.
“Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee (biaya komitmen) proyek, dan dana CSR di wilayah Kota Madiun,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Senin, 19 Januari 2026.
Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Buntut Banjir Bandang Aceh-Sumatra
Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah melalui Satgas PKH mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran atas banjir di Aceh dan Sumatra.
VIVA.co.id
20 Januari 2026
